Upaya China Mengatasi Laju Pertumbuhan Penduduk

Tuesday, February 16, 2016

Upaya China Mengatasi Laju Pertumbuhan Penduduk

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program keluarga berencana, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari penerapan kebijakan pengendalian populasi di China. Berdasarkan data yang diperoleh dari the United Nations Statistic Division dalam situs resminya di unstat.un.org, sampai dengan 2015 perkiraan jumlah penduduk China adalah sebesar 1,394 juta jiwa. Jumlah ini setara dengan kurang lebih 37% total penduduk Asia.

Upaya China Mengatasi Laju Pertumbuhan Penduduk
Dengan luas wilayah sekitar 9.59 juta kilometer persegi, artinya tingkat kepadatan penduduk/km2 adalah sebesar 145.2. Hal ini menandakan bahwa ada sekitar 145 orang yang mendiami setiap wilayah seluas 1 km2. Melihat begitu padatnya tingkat densitas seperti yang tersebut diatas, pemerintah China mengupayakan berbagai langkah dan kebijakan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Salah satu kebijakan yang populer sekaligus mengundang kontroversi dalam menekan angka kelahiran adalah kebijakan satu anak dalam satu keluarga (one-child policy). Disebut kontroversi karena menurut beberapa literatur, hanya China satu-satunya negara di dunia dimana pemerintah ikut mengatur secara detil mengenai masalah perkawinan, termasuk usia pernikahan, waktu kehamilan, metode pengendalian kehamilan, jarak antara kelahiran setiap bayi, serta jumlah kelahiran secara total.

Lebih jauh, kebijakan ini bersifat memaksa dan menimbulkan sanksi hukum apabila dilanggar. Walaupun demikian, banyak juga yang menyatakan bahwa kebijakan ini sangat efektif dalam menekan laju pertumbuhan penduduk (Banister and Harbaugh, China’s Family Planning Program: Inputs And Outcomes, 1994).

Kebijakan one-child policy ini diperkenalkan sejak akhir 1970’an dan berlangsung selama beberapa dasawarsa. Secara mendasar, aturan ini menyatakan bahwa satu keluarga hanya boleh memiliki satu anak laki-laki, atau maksimal dua anak apabila anak pertama yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan. Selain itu pemerintah China juga menyerukan agar ada penundaan pernikahan untuk menjamin terwujudnya program ini.

Perlu digarisbawahi bahwa program one-child policy ini adalah program yang bersifat mengikat (mandatory), sehingga ada sanksi tegas bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap kebijakan ini. Pada praktiknya, keluarga yang melakukan pelanggaran akan diberi sanksi dengan melakukan aborsi atau menggugurkan kandungan berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh negara. Kemudian untuk memastikan tidak terjadi kehamilan, maka perempuan yang telah memiliki satu anak laki-laki diharuskan menjalani sterilisasi.

Beberapa hal tersebut diatas adalah pokok-pokok yang menimbulkan kontroversi, terutama bagi pegiat hak asasi manusia, sebab kewajiban yang tertuang dalam kebijakan one-child policy dianggap bertentangan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu pelaksanaan pengguguran kandungan juga disebut sebagai pembunuhan yang dilegalkan oleh negara.

Meskipun demikian, menurut survei yang dilakukan oleh lembaga pemerintah setempat, kebijakan one-child policy ini didukung oleh lebih dari 70% rakyat China, dan rakyat China sendiri mengaku mengalami perbaikan taraf hidup berkat kebijakan ini. Lebih jauh, pemerintah China mengklaim bahwa upaya ini telah berhasil mengurangi angka kelahiran hingga 400 juta selama pelaksanaannya.

Untuk mengenal lebih dalam tentang konsep one-child policy, referensi berikut ini bisa menjadi pertimbangan, Only Hope: Coming of Age Under China's One-Child Policy, by Vanessa L. Fong, 2004.

Dalam perkembangannya, seiring dengan perubahan sistem politik dalam negeri, pemerintah China lantas menyesuaikan diri melalui kebijakan-kebijakan dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Mereka mulai mengubah peraturan-peraturan yang semula memaksa menjadi peraturan yang lebih mengedepankan komunikasi dan menempatkan masyarakat sebagai partner dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, pemerintah China melakukan pelonggaran terhadap program one-child policy. Salah satu caranya adalah dengan memberikan kesempatan kepada keluarga untuk memiliki dua anak dalam satu keluarga (two-child policy). Kebijakan ini juga sekaligus bertujuan untuk menyeimbangkan antara populasi yang ada pada saat itu, yakni antara kelompok populasi usia lanjut dengan populasi anak baru lahir. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi penurunan populasi dalam jangka panjang.

Bertolak dari hal-hal tersebut diatas, maka pada era 1990’an diterapkanlah program keluarga berencana yang lebih berdasarkan pada kesukarelaan masyarakat (voluntary). Efek positif dari kebijakan baru ini adalah menimbulkan kesadaran setiap keluarga untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Terlepas dari berbagai kontroversi, berikut sisi positif dari kebijakan yang dilakukan pemerintah China:
  • adanya komitmen politik yang sangat kuat dari pemerintah.
  • ketersediaan perangkat-perangkat kedokteran secara lengkap dan modern.
  • adanya teknologi pengendalian kehamilan yang bervariasi.
  • teknik pengendalian kehamilan disediakan secara gratis oleh pemerintah.
  • dorongan institusi sosial yang mendukung kebijakan ini.
  • adanya insentif dan sanksi tegas yang diberlakukan kepada masyarakat.

Kesimpulan, kebijakan pemerintah China dalam mengendalikan jumlah penduduk terbukti mampu mengurangi laju populasi. Kebijakan ini juga turut memberikan andil pada kemajuan perekonomian China. Namun demikian, pendekatan yang manusiawi tanpa melanggar hak asasi manusia juga menjadi bagian penting dalam pembangunan itu sendiri, sehingga kebijakan yang diambil untuk mewujudkan pembangunan ekonomi jangka panjang tetaplah harus dalam koridor penghormatan kepada hak asasi manusia. **
ARTIKEL TERKAIT :
Pertumbuhan Populasi Global beserta Permasalahannya
Belajar dari Penurunan Populasi di Jepang
Memahami Dua Sisi Bonus Demografi (Demographic Bonus)
Fenomena Urbanisasi

No comments:

Post a Comment