Dinamika Forum Kerjasama APEC dalam Mewujudkan Kesejahteraan Kawasan

Thursday, May 26, 2016

Dinamika Forum Kerjasama APEC dalam Mewujudkan Kesejahteraan Kawasan

Konektivitas antar negara telah memasuki banyak aspek kehidupan. Apabila pada abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20, kerjasama internasional menitikberatkan pada masalah politik dan pertahanan-keamanan, kini ruang lingkup kerjasama meluas pada isu-isu besar lain, seperti perdagangan, investasi, lingkungan, dan kebudayaan. Salah satu bentuk kerjasama antar negara yang dilandasi oleh letak strategis kawasan adalah the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang akan kita ulas pada artikel ini.

Dinamika Forum Kerjasama APEC dalam Mewujudkan Kesejahteraan Kawasan
Sesuai data yang dimuat pada situs resminya, APEC merupakan forum ekonomi regional yang dibentuk pada 1989, dalam rangka meningkatkan konektivitas kawasan Asia-Pasifik. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh forum kerjasama APEC adalah untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara di wilayah Asia-Pasifik dengan terciptanya pertumbuhan yang seimbang, berkelanjutan, inovatif, dan aman, melalui peningkatan integrasi ekonomi kawasan (www.apec.org).

Selain itu, data juga menunjukkan bahwa pada 2014, total GDP dari 21 negara anggota APEC berkisar di angka US$ 43.8 triliun. Pada tahun yang sama, total populasi penduduk negara-negara anggota APEC tak kurang dari 2.8 milliar jiwa. Adapun total perdagangan di area Asia-Pasifik mencapai lebih dari 40% dari total perdagangan global.

Pada awal berdirinya, entitas ini beranggotakan 12 negara, antara lain Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Phillipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Kemudian pada 1991 ada tiga anggota baru yang bergabung, yakni Taiwan, Hongkong, dan China. Dua tahun sesudah itu, dua negara lagi bergabung dalam APEC, yaitu Meksiko dan Papua Nugini, dengan demikian total anggota APEC pada 1993 mencapai 17 negara.

Selanjutnya, dalam pertemuan puncak di Bogor pada 1994, selain menghasilkan deklarasi Bogor, APEC mendapat tambahan anggota baru, yakni Chile. Lantas pada 1998 terdapat tiga negara lagi yang berpartisipasi, meliputi Peru, Rusia, dan Vietnam, sehingga sampai dengan saat ini total anggota APEC berjumlah 21 negara.

Dalam mewujudkan visi'nya, APEC memiliki tiga pilar utama sebagai pondasi kerjasama, yaitu:
  1. Liberalisasi perdagangan dan investasi (trade and investment liberalization), dengan menurunkan hambatan tarif dan non-tarif, memperbanyak lapangan kerja baru, serta meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan.
  2. Memfasilitasi perdagangan (trade facilitation), melalui upaya pengurangan ketidakpastian, periode waktu, serta biaya dalam aktivitas bisnis dan perdagangan.
  3. Kerjasama ekonomi dan teknik (economic and technical cooperation/ecotech), meliputi pembangunan kapasitas teknis untuk mempromosikan investasi dan perdagangan, pembangunan sumberdaya manusia, penciptaan pasar modal yang aman dan efisien, peningkatan infrastruktur ekonomi, penemuan teknologi untuk masa depan, peningkatan usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), serta promosi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang ramah lingkungan.
Sementara sebuah studi menyatakan empat alasan yang mendasari terbentuknya kerjasama APEC, yakni:
  1. Kondisi perekonomian yang terus berkembang pada dekade 1980'an, ditandai dengan pertumbuhan investasi dan perdagangan di kawasan Asia-Pasifik.
  2. Adanya kepentingan bersama dari negara-negara di wilayah Asia-Pasifik untuk memelihara hubungan perdagangan internasional. Kerjasama ini, khususnya dengan model perdagangan terbuka, akan memberikan peluang besar bagi setiap negara untuk memasarkan produk-produknya.
  3. Kekhawatiran negara-negara di area Asia-Pasifik akan berkembangnya kawasan perdagangan lain, yang secara potensial menjadi pesaing.
  4. Terjadinya perselisihan kerjasama bilateral dalam satu kawasan yang berpotensi memicu konflik, sehingga diperlukan forum dialog yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak negara di kawasan yang sama.
(Janow, M, Assessing APEC’s Role in Economic Integration in the Asia-Pacific Region, Northwestern Journal of International Law & Business, Vol 17, 1997).

Disamping itu perlu dicatat adanya perbedaan antara APEC dengan organisasi trans-nasional, seperti ASEAN, TPP (the Trans-Pacific Partnership), atau WTO (the World Trade Organization), yakni bahwa dalam forum-forum pertemuannya, APEC tidak membuat peraturan perdagangan, melainkan lebih pada memfasilitasi diskusi bagi kepentingan integrasi ekonomi kawasan. Dengan kata lain, forum APEC lebih merupakan mediasi yang menghubungkan negara-negara anggota dalam melaksanakan kerjasama multilateral.

Namun demikian, seperti halnya organisasi internasional dan forum kerjasama lainnya, APEC pun tidak lepas dari kritikan terkait dengan kinerja'nya. Berikut beberapa kritik terhadap kinerja APEC:
  • lambat dalam beradaptasi, terutama menyangkut kesepakatan kebijakan kompetisi dan hambatan non-tarif.
  • terlalu banyak area yang di'cover, sehingga mengakibatkan tidak fokus dalam penyelesaian masalah.
  • komitmen yang rendah dari sebagian anggotanya.
  • evaluasi yang tidak memadai atas komitmen yang disetujui.
  • karena kesepakatan APEC bersifat konsensus, maka tidak ada keputusan yang mengikat untuk dilaksanakan anggota-anggotanya.
  • koordinasi yang lemah, sehingga tidak mampu menetapkan skala prioritas.
  • keputusan yang diambil berpotensi menimbulkan tumpang-tindih (overlap) dan inefisiensi akibat banyaknya kelompok kerja (working group) dalam forum APEC.
(McKay, J, APEC: Successes, Weaknesses, and Future Prospects, Southeast Asian Affairs, 2002).

Selain masalah teknis seperti tersebut diatas, terdapat faktor non-teknis yang mempengaruhi dinamika APEC, diantaranya:
  • konflik politik dan keamanan diantara anggota APEC, misalnya menyangkut sengketa Laut China Selatan (South China Sea).
  • adanya pertentangan kepentingan antara anggota yang berasal dari negara besar dengan negara yang lebih kecil. Negara-negara kecil cenderung memiliki kapasitas ekonomi berskala terbatas, sehingga tidak memiliki bargaining power dalam pengambilan keputusan.
  • adanya ego antar kelompok negara dari area yang berbeda, terkait kesepakatan yang diambil. Contohnya, Perdana Menteri Malaysia saat itu, Mahathir Muhammad, pernah mengusulkan untuk membentuk kaukus negara-negara Asia Timur (East Asian Economic Caucus/EAEC) dalam forum APEC untuk meng'counter kepentingan negara anggota APEC yang bukan berasal dari Asia Timur.
(Langdon, F, and Brian L. Job, APEC beyond Economics: The Politics of APEC, Kellogg Institute, Working Paper 243, October, 1997).

Diluar pro dan kontra atas peran forum APEC dalam mewujudkan kesejahteraan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik, kebutuhan untuk bekerjasama dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi, tetap menjadi alasan utama masih berlangsungnya forum kerjasama tersebut hingga saat ini. **
ARTIKEL TERKAIT :
Memaknai Kerjasama Multilateral ASEAN-Rusia
Konsep dan Permasalahan dalam Perdagangan Internasional
Double Taxation dalam Perdagangan Antar Negara
Seputar KTT APEC 2015

No comments:

Post a Comment