Mencermati Krisis Ekonomi Yunani

Thursday, May 12, 2016

Mencermati Krisis Ekonomi Yunani

Masalah perekonomian di dunia modern sangat menarik untuk dijadikan bahan kajian studi. Setelah sebelumnya mengulas tentang fenomena hiperinflasi di Zimbabwe, pada artikel ini kita akan belajar mengenai krisis ekonomi di Yunani, yang juga menyita perhatian dunia internasional.

Mencermati Krisis Ekonomi Yunani
Sebelumnya, kita akan melihat data-data mengenai negara Yunani. Secara geografis, Yunani terletak di bagian selatan benua Eropa. Adapun luas area negara tersebut berkisar di angka 131.95 km2, dengan total populasi penduduk kurang lebih 11.12 juta jiwa pada 2015 (www.data.un.org).

Sedangkan menurut data OECD, total produk domestik bruto (GDP) Yunani pada 2015 adalah sebesar US$ 297.17 milliar. Disisi lain, utang pemerintah (government debt) tercatat sebanyak 179.9% dari total GDP (www.data.oecd.org).

Dari sisi perekonomian, secara historis negara Yunani bertumpu pada sektor pertanian. Namun dalam perkembangannya, sektor industri besar seperti tekstil, logam, dan pertambangan turut memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan nasional. Ditambah lagi, negeri para dewa ini juga sangat terkenal dengan keindahan alamnya, sehingga menjadikan pariwisata kedalam salah satu sektor andalan untuk mengisi pundi-pundi negara.

Pada 1981 Yunani bergabung bersama dengan beberapa negara Eropa lain dalam kelompok Uni Eropa (European Union), dan secara resmi menggunakan mata uang tunggal, euro, pada awal 2001. Setelah masuk dalam Eurozone, Yunani memperoleh manfaat besar dengan membanjirnya investasi asing yang masuk ke negeri itu. Namun menurut sebuah studi, justru dari sinilah awal mula krisis melanda Yunani.

Seolah memanfaatkan keuntungan dari penggunaan mata uang euro, pemerintah Yunani kemudian menggelontorkan anggaran tak kurang dari 50% dari total GDP untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil. Selain itu, pemerintah Yunani menggunakan dana pinjaman luar negeri untuk melakukan transaksi impor, tanpa diimbangi dengan peningkatan ekspor. Intinya, pinjaman asing tidak digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif, melainkan menjadi pengeluaran konsumsi (Nelson, Belkin, and Mix, Greece’s Debt Crisis: Overview, Policy Responses, and Implications, Congressional Research Service, August 18, 2011).

Dan semua mulai terlihat ketika satu dasawarsa kemudian, laporan ekonomi menyebutkan bahwa total pengeluaran pemerintah Yunani (government spending) telah melampaui total pendapatan negara. Data ekonomi 2009 menunjukkan adanya defisit anggaran negara sebesar 12.7 % dan utang pemerintah mencapai 120% dari total GDP.

Kondisi tersebut memaksa pemerintah Yunani meminta bantuan internasional untuk memulihkan kondisi perekonomian dalam negeri. Singkat kata, setelah melalui perundingan-perundingan antara pihak pemerintah Yunani dengan the European Commission (Komisi Eropa, badan eksekutif dalam Uni Eropa), the European Central Bank (ECB), dan the International Monetary Fund (IMF) (tiga pihak terakhir ini dikemudian hari dikenal dengan sebutan Troika), Yunani memperoleh bantuan pinjaman dengan persyaratan tertentu, dimulai pada Mei 2010.

Bantuan pinjaman atau bailout kepada Yunani diberikan sebesar € 110 milliar, dengan rincian € 80 milliar berasal dari Komisi Eropa, sedangkan sisanya berasal dari IMF. Namun demikian, untuk dapat mencairkan bantuan tersebut, pemerintah Yunani terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan berupa pengetatan anggaran (austerity).

Sekilas mengenai austerity, secara umum austerity bisa diartikan sebagai kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi defisit anggaran negara dengan cara memangkas pengeluaran dan/atau mendongkrak penerimaan negara. Adapun dalam kasus Yunani, terdapat beberapa hal yang menjadi syarat bagi cairnya bantuan pinjaman kepada negara tersebut. Secara ringkas digambarkan sebagai berikut:
  • Kebijakan pajak, yaitu dengan menaikkan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak properti, serta cukai tembakau dan alkohol.
  • Kebijakan sektor publik, dengan memangkas upah/gaji pegawai negeri sipil dan pegawai badan usaha milik negara (state-owned enterprises), mengurangi jumlah pegawai pada institusi pemerintah, serta menetapkan peraturan yang fleksibel untuk mempermudah pemutusan kontrak kerja pada pegawai tidak tetap.
  • Kebijakan privatisasi, yakni dengan melakukan privatisasi badan usaha milik negara untuk memperoleh keuntungan setidaknya € 50 milliar hingga 2015.
  • Reformasi pasar tenaga kerja, berupa pemotongan upah minimum buruh.
(www.bbc.com, Greek government austerity measures, October 19, 2011).

Kemudian pada 2012, Yunani kembali memperoleh bailout sebesar € 172.6 milliar, terdiri dari sisa pinjaman dari bailout terdahulu yang belum dipakai sejumlah € 34.3 milliar, pinjaman baru sebesar € 130.1 milliar, dan tambahan pinjaman dari IMF sebanyak € 8.2 milliar.

Sedangkan bantuan pinjaman yang ketiga dikucurkan pada 2015, dengan jumlah mencapai € 86 milliar, yang akan difokuskan untuk program restrukturisasi, rekapitalisasi perbankan, dan pembiayaan sektor finansial (Rocholl, J, and A. Stahmer, Where Did The Greek Bailout Money Go?, ESMT White Paper No. WP-16-02, 2016).

Akan tetapi, tidak sedikit dari total pinjaman yang diterima pemerintah Yunani dipakai untuk membayar utang pemerintah yang sudah atau menjelang jatuh tempo beserta dengan bunga pinjaman, dan menyisakan sebagian saja untuk digunakan dalam sektor produktif. Dengan demikian, walaupun Yunani selamat dari kebangkrutan, tetap saja perekonomian domestik tidak bisa berjalan dengan normal karena tanggungan utang yang menumpuk.

Lebih jauh, dalam upaya penyelamatan ekonomi Yunani, terdapat berbagai kritik mengenai efektivitas bailout yang diberikan oleh Troika serta austerity yang menjadi persyaratannya.

Pendapat Joseph E. Stiglitz.
Dalam pandangannya, Stiglitz mengungkapkan kekhawatirannya bahwa cara penanganan yang dilakukan oleh Troika tidak jauh berbeda dengan metode penanganan IMF atas krisis ekonomi Asia pada 1997-1998 yang dianggap gagal. Selain itu Stiglitz menyatakan bahwa austerity yang dipaksakan kepada Yunani tidak relevan dan sarat kepentingan tertentu yang tidak berkaitan dengan pemulihan krisis di Yunani (www.nytimes.com, Greece, the Sacrificial Lamb, by Joseph E. Stiglitz, July 25, 2015).

Kritikan Paul Krugman.
Krugman menegaskan bahwa kebijakan austerity yang diyakini oleh Troika mampu mencegah pelarian modal (capital flight) dan memicu kepercayaan konsumen, tidak terbukti. Bahkan kebijakan tersebut ditengarai semakin meruntuhkan tingkat konsumsi masyarakat (private spending) (www.nytimes.com, Pain Without Gain, by Paul Krugman, February 20, 2012).

Pandangan Joseph Firtoussi.
Firtoussi berpendapat bahwa cara penanganan terhadap Yunani hanya mengikuti apa yang telah dilakukan IMF di Asia pada krisis ekonomi 1997-1998. Padahal menurutnya, metode tersebut tidak bisa dikatakan berhasil membantu negara-negara Asia keluar dari krisis. Uni Eropa justru mengulangi kesalahan serupa pada kasus Yunani, dengan terburu-buru menetapkan austerity (www.nytimes.com, Europe’s Austerity Mirage, by Jean-Paul Fitoussi, February 28, 2012).

Kesimpulannya, kesalahan penerapan kebijakan ekonomi bisa membawa negara terperosok kedalam krisis yang berkepanjangan, seperti yang dialami oleh Yunani; sementara ketidaktepatan dalam penanganan krisis, bisa semakin memperburuk kondisi yang sudah ada. **
ARTIKEL TERKAIT :
Memahami Kasus Hiperinflasi di Perekonomian Modern
Mengenang Kembali Krisis Ekonomi Asia 1997-1998
Mengenal Foreign Direct Investment (FDI)
Stimulus Fiskal (Fiscal Stimulus): suatu tinjauan

No comments:

Post a Comment