Dalam tulisan ini kita akan melihat perekonomian Qatar, sebuah negara kaya di Semenanjung Arab, yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi sorotan publik akibat konflik diplomatik dengan beberapa negara tetangga.
Qatar merupakan negara berbentuk kerajaan (state monarchy) yang dipimpin oleh seorang Emir, terletak di kawasan Timur Tengah (Asia Barat Daya), memiliki luas wilayah sekitar 11.5 ribu km2 dan populasi penduduk kurang-lebih sebanyak 2.67 juta jiwa pada 2016.
Negara yang ber’ibukota Doha ini menghasilkan Gross Domestic Product (GDP) tak kurang dari US$ 334.5 miliar (PPP based) di 2016 dan GDP per kapita mencapai US$ 129.7 ribu (www.indexmundi.com).
Sebagai informasi, besarnya GDP per kapita Qatar pada 2016 tersebut membuatnya menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia berdasarkan data the International Monetary Fund (www.imf.org, GDP based on PPP per capita).
Sementara menurut laporan International Gas Union, Qatar merupakan negara pengekspor gas alam cair (Liquefied Natural Gas) terbesar di dunia. Tercatat pada 2016 saja, Qatar mengekspor produk LNG sebanyak 77.2 juta ton atau setara dengan 29.9% pangsa pasar dunia. Capaian ini berada jauh diatas Australia yang berada diposisi kedua dengan pangsa pasar 17.2%.
Besarnya kuantitas produk LNG di Qatar didukung oleh adanya efisiensi produksi dan rendahnya biaya operasional, sehingga menjadikan harga produk tersebut menjadi lebih kompetitif di pasar dunia. Adapun konsumen utama produk LNG antara lain Jepang, China, dan India (International Gas Union, 2017 World LNG Report, 2017).
Sedangkan dari sisi populasi penduduk, lebih dari 50% masyarakat yang tinggal di Qatar merupakan warga pendatang, baik dari daratan Asia, Eropa, maupun Amerika Serikat. Sebagian dari mereka bekerja dalam karir profesional, sementara yang lain bekerja di sektor informal.
Karena sistem pemerintahan yang bersifat absolut, Qatar tidak mengenal pemilihan umum. Pemimpin tertinggi ditentukan secara turun-temurun dari keluarga Emir yang berkuasa, meskipun dalam beberapa kali suksesi kepemimpinan disertai dengan perselisihan.
Selain itu, pemerintah Qatar juga membatasi hak berkumpul dan berserikat bagi warga negara’nya, karena dianggap berpotensi menjadi ancaman bagi stabilitas pemerintahan. Bisa dikatakan tidak ada kebebasan berpendapat di depan publik dan membentuk organisasi kemasyarakatan di negeri ini.
Terkait dengan perekonomian domestik, semenjak diberlakukannya sanksi politik-ekonomi-perdagangan oleh beberapa negara tetangga, diantaranya Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, serta Mesir pada awal Juni 2017, ekonomi Qatar merasakan dampak negatif yang signifikan.
Penutupan lalu-lintas perdagangan, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara yang dialami Qatar membuat pasar saham negara tersebut tumbang hingga mencapai 10% atau setara dengan US$ 15 miliar, kejatuhan terbesar sejak krisis ekonomi dunia 2008-2009.
Karena Qatar bukanlah negara produsen produk pangan, maka negara ini banyak bergantung pada pasokan pangan dari negara lain, dimana 90% pasokan tersebut didatangkan dari negara tetangga seperti Arab Saudi; sehingga ketika pasokan pangan dihentikan, terjadilah gejolak di pasar konsumsen. Harga pangan melonjak tinggi sementara stok yang tersedia semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, Turki dan Rusia ikut membantu menyuplai produk pangan mereka ke Qatar.
Persoalan lain adalah terganggunya lalu-lintas penerbangan dari dan menuju Qatar. Akibat pelarangan bagi maskapai penerbangan Qatar untuk berlabuh di bandar udara negara tetangga, biaya operasional pesawat menjadi semakin mahal, sementara waktu tempuh penerbangan menjadi semakin panjang. Terjadinya in-efisiensi ini jelas merugikan secara ekonomi.
Terdapat berbagai alasan yang membuat Qatar mengalami pengucilan, antara lain Qatar dianggap menjadi salah satu basis sekaligus penyandang dana bagi aksi terorisme. Selain itu kedekatan Qatar dengan Iran dan Rusia (yang notabene merupakan rival utama Arab Saudi yang didukung Amerika Serikat) menjadikan konflik kawasan tersebut menjadi semakin dinamis dan multidimensional.
Perkembangan terakhir menyebutkan bahwa Arab Saudi dan sekutunya telah mengajukan klausul untuk penghapusan sanksi bagi Qatar. Adapun isi klausul tersebut antara lain meminta Qatar memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, tidak bekerjasama dengan organisasi teroris, menghentikan semua bantuan untuk kegiatan terorisme, serta menutup jaringan berita Al Jazeera.
Namun dipihak lain, Qatar menampik semua tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa tudingan-tudingan itu merupakan sesuatu yang tidak berdasar (www.bbc.com, Qatar crisis: Saudi-led allies stand firm, 30 July 2017).
Catatan akhir, sebagai negara yang berlimpah dengan sumber alam dan menjadikannya sebagai salah satu negara terkaya di dunia, Qatar menghadapi gejolak dengan beberapa negara se-kawasan, sehingga mempengaruhi perekonomian domestik’nya. Akan sangat menarik untuk dinantikan bagaimana kelanjutan dari dinamika tersebut. **
ARTIKEL TERKAIT :
Perekonomian Hong Kong: pusat kemajuan ekonomi Asia
Perkembangan Ekonomi Asia 2016 dan Prospek Perekonomian Asia 2017
Perekonomian Uni Emirat Arab, Kemegahan Dunia di Semenanjung Arab
Perekonomian Arab Saudi, Ancaman Krisis Dibalik Melimpahnya Cadangan Minyak Bumi
Negara yang ber’ibukota Doha ini menghasilkan Gross Domestic Product (GDP) tak kurang dari US$ 334.5 miliar (PPP based) di 2016 dan GDP per kapita mencapai US$ 129.7 ribu (www.indexmundi.com).
Sebagai informasi, besarnya GDP per kapita Qatar pada 2016 tersebut membuatnya menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia berdasarkan data the International Monetary Fund (www.imf.org, GDP based on PPP per capita).
Sementara menurut laporan International Gas Union, Qatar merupakan negara pengekspor gas alam cair (Liquefied Natural Gas) terbesar di dunia. Tercatat pada 2016 saja, Qatar mengekspor produk LNG sebanyak 77.2 juta ton atau setara dengan 29.9% pangsa pasar dunia. Capaian ini berada jauh diatas Australia yang berada diposisi kedua dengan pangsa pasar 17.2%.
Besarnya kuantitas produk LNG di Qatar didukung oleh adanya efisiensi produksi dan rendahnya biaya operasional, sehingga menjadikan harga produk tersebut menjadi lebih kompetitif di pasar dunia. Adapun konsumen utama produk LNG antara lain Jepang, China, dan India (International Gas Union, 2017 World LNG Report, 2017).
Sedangkan dari sisi populasi penduduk, lebih dari 50% masyarakat yang tinggal di Qatar merupakan warga pendatang, baik dari daratan Asia, Eropa, maupun Amerika Serikat. Sebagian dari mereka bekerja dalam karir profesional, sementara yang lain bekerja di sektor informal.
Karena sistem pemerintahan yang bersifat absolut, Qatar tidak mengenal pemilihan umum. Pemimpin tertinggi ditentukan secara turun-temurun dari keluarga Emir yang berkuasa, meskipun dalam beberapa kali suksesi kepemimpinan disertai dengan perselisihan.
Selain itu, pemerintah Qatar juga membatasi hak berkumpul dan berserikat bagi warga negara’nya, karena dianggap berpotensi menjadi ancaman bagi stabilitas pemerintahan. Bisa dikatakan tidak ada kebebasan berpendapat di depan publik dan membentuk organisasi kemasyarakatan di negeri ini.
Terkait dengan perekonomian domestik, semenjak diberlakukannya sanksi politik-ekonomi-perdagangan oleh beberapa negara tetangga, diantaranya Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, serta Mesir pada awal Juni 2017, ekonomi Qatar merasakan dampak negatif yang signifikan.
Penutupan lalu-lintas perdagangan, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara yang dialami Qatar membuat pasar saham negara tersebut tumbang hingga mencapai 10% atau setara dengan US$ 15 miliar, kejatuhan terbesar sejak krisis ekonomi dunia 2008-2009.
Karena Qatar bukanlah negara produsen produk pangan, maka negara ini banyak bergantung pada pasokan pangan dari negara lain, dimana 90% pasokan tersebut didatangkan dari negara tetangga seperti Arab Saudi; sehingga ketika pasokan pangan dihentikan, terjadilah gejolak di pasar konsumsen. Harga pangan melonjak tinggi sementara stok yang tersedia semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, Turki dan Rusia ikut membantu menyuplai produk pangan mereka ke Qatar.
Persoalan lain adalah terganggunya lalu-lintas penerbangan dari dan menuju Qatar. Akibat pelarangan bagi maskapai penerbangan Qatar untuk berlabuh di bandar udara negara tetangga, biaya operasional pesawat menjadi semakin mahal, sementara waktu tempuh penerbangan menjadi semakin panjang. Terjadinya in-efisiensi ini jelas merugikan secara ekonomi.
Terdapat berbagai alasan yang membuat Qatar mengalami pengucilan, antara lain Qatar dianggap menjadi salah satu basis sekaligus penyandang dana bagi aksi terorisme. Selain itu kedekatan Qatar dengan Iran dan Rusia (yang notabene merupakan rival utama Arab Saudi yang didukung Amerika Serikat) menjadikan konflik kawasan tersebut menjadi semakin dinamis dan multidimensional.
Perkembangan terakhir menyebutkan bahwa Arab Saudi dan sekutunya telah mengajukan klausul untuk penghapusan sanksi bagi Qatar. Adapun isi klausul tersebut antara lain meminta Qatar memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, tidak bekerjasama dengan organisasi teroris, menghentikan semua bantuan untuk kegiatan terorisme, serta menutup jaringan berita Al Jazeera.
Namun dipihak lain, Qatar menampik semua tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa tudingan-tudingan itu merupakan sesuatu yang tidak berdasar (www.bbc.com, Qatar crisis: Saudi-led allies stand firm, 30 July 2017).
Catatan akhir, sebagai negara yang berlimpah dengan sumber alam dan menjadikannya sebagai salah satu negara terkaya di dunia, Qatar menghadapi gejolak dengan beberapa negara se-kawasan, sehingga mempengaruhi perekonomian domestik’nya. Akan sangat menarik untuk dinantikan bagaimana kelanjutan dari dinamika tersebut. **
ARTIKEL TERKAIT :
Perekonomian Hong Kong: pusat kemajuan ekonomi Asia
Perkembangan Ekonomi Asia 2016 dan Prospek Perekonomian Asia 2017
Perekonomian Uni Emirat Arab, Kemegahan Dunia di Semenanjung Arab
Perekonomian Arab Saudi, Ancaman Krisis Dibalik Melimpahnya Cadangan Minyak Bumi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar