Mengenal Shadow Economy

Thursday, November 26, 2015

Mengenal Shadow Economy

Topik yang akan kita bahas kali ini sangat menarik sekaligus rumit. Kita akan berkenalan dengan satu konsep dalam ilmu ekonomi yang disebut shadow economy. Pada beberapa literatur, istilah shadow economy sering diganti dengan istilah underground economy atau black economy.

Mengenal Shadow Economy
Studi mengenai shadow economy sampai saat ini masih menjadi tantangan tersendiri, sebab belum ada definisi yang akurat tentang shadow economy, sulitnya menghitung skala kegiatan yang termasuk didalamnya dan bagaimana mengukur potensi kerugian negara akibat aktivitas tersebut. Hal ini memang wajar, sebab kata ‘shadow’ sendiri sudah menggambarkan sesuatu yang tersembunyi atau tidak transparan.

Penulis menggunakan referensi dari Friedrich Schneider dan Collin C. Williams, The Shadow Economy, 2013, yang merumuskan shadow economy sebagai kegiatan produksi dan/atau perdagangan barang maupun jasa, baik legal maupun ilegal, yang nilainya tidak tercermin dalam penghitungan produk domestik bruto (PDB). Kegiatan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan dan memiliki motif tertentu.

Adapun tujuan dari kegiatan shadow economy itu antara lain:
  1. menghindari kewajiban perpajakan, baik pajak penghasilan (pph), pajak pertambahan nilai (ppn), serta pajak-pajak lain.
  2. menghindari kewajiban non-pajak seperti yang diatur dalam regulasi pemerintah.
  3. menghindari pemenuhan standar ketenagakerjaan yang legal, meliputi upah kelayakan minimum, jam kerja yang telah ditetapkan, standar keselamatan, dan lain sebagainya.
  4. menghindari kewajiban administratif dan prosedural, seperti perijinan dan sejenisnya.
(Schneider, Buelm, and Montenegro, Shadow Economies All over the World, Policy Research Working Paper, The World Bank, 2010).

Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab munculnya shadow economy, antara lain ketatnya regulasi pemerintah, baik itu dalam hal perpajakan, aturan bisnis dan investasi, serta regulasi lainnya yang mengurangi manfaat/keuntungan yang diperoleh individu dan entitas bisnis (perusahaan), sehingga menimbulkan upaya untuk melanggarnya.

Alasan lain adalah aparatur pemerintahan yang tidak memiliki integritas dan justru bekerja sama dengan individu atau entitas bisnis dalam melanggar peraturan. Penyimpangan seperti ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas sehingga bisa mempengaruhi suatu keputusan. Kemudian dari sisi individu maupun entitas bisnis itu sendiri yang berupaya mencari celah (loopholes) yang bisa dimanfaatkan untuk mengejar keuntungan pribadi.

Banyak contoh kegiatan yang menggambarkan praktik-praktik shadow economy, antara lain:
  • memproduksi dan memperjual-belikan produk palsu atau bajakan.
  • penambangan ilegal (tidak berijin), baik itu dilakukan oleh individu maupun entitas usaha.
  • upaya individu atau entitas bisnis, baik itu secara mandiri maupun bekerjasama dengan aparat berwenang untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan (memanfaatkan grey-area dalam undang-undang untuk menghindari pajak (tax avoidance); atau melakukan kejahatan perpajakan secara sengaja (tax evasion)).
  • penyelundupan produk-produk dari luar wilayah pabean tanpa melalui pemeriksaan serta tidak membayar bea masuk seperti yang diatur dalam aturan kepabeanan.
Sebenarnya masih banyak lagi kasus dalam shadow economy, baik yang sudah teridentifikasi maupun yang masih sulit untuk ditelusuri. Sebagai catatan tambahan, hampir semua negara menghadapi masalah shadow economy, terutama negara-negara dengan penegakan hukum yang lemah.

Secara umum, penelitian-penelitian menyebutkan bahwa skala kegiatan shadow economy berada dikisaran 12-15% dari total pendapatan domestik bruto (PDB) di negara maju, sementara untuk negara berkembang bisa mencapai 30-40% dari PDB. Dari perkiraan itu kita bisa menghitung berapa potensi kerugian negara yang diakibatkan aktivitas tersebut.

Bisa jadi dalam kenyataan ditemukan angka yang lebih besar lagi daripada angka perkiraan diatas, sekali lagi mengingat bahwa kegiatan ini mengandung makna terselubung dan tidak transparan; seperti bahasa kiasan berbunyi: “Hanya karena ia tidak kelihatan, bukan berarti ia tidak ada.” **
ARTIKEL TERKAIT :
Memahami Konsep Money Laundering
Menimbang Efektivitas Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
Double Taxation Dalam Perdagangan Antar Negara
Memahami Tax Evasion dan Tax Avoidance

No comments:

Post a Comment