Perekonomian di Sektor Pertanian: menengok ke negeri sakura

Tuesday, November 10, 2015

Perekonomian di Sektor Pertanian: menengok ke negeri sakura

Tahukah Anda berapa luas lahan pertanian di Indonesia? Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2013, Indonesia memiliki sekitar 95.81 juta hektar lahan potensial untuk pertanian. Lantas berapa kontribusi dari sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB)? Mengutip Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019, rata-rata kontribusi sektor pertanian periode 2010-2014 terhadap PDB sebesar 10.26%.

Bagaimana dengan Jepang? Kali ini kita akan melihat sekilas sektor pertanian di Jepang. Selain itu kita juga akan mengupas tantangan-tantangan perekonomian di sektor pertanian, beserta alternatif solusinya.

Perekonomian di Sektor Pertanian: menengok ke negeri sakura
Jepang memiliki luas wilayah sekitar 378 ribu km2 atau setara dengan tiga kali Pulau Jawa. Negara ini menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Perlu dicatat bahwa lingkup sektor pertanian (agricultural sector) bukan hanya mengenai padi, namun juga hasil perkebunan, buah-buahan, dan sayur-mayur, serta output agrikultur lainnya, seperti gandum dan jagung.

Namun dalam realita, negara Jepang pun saat ini sedang menghadapi permasalahan yang tidak kalah rumit seperti negara agraris lainnya, termasuk Indonesia. Adapun persoalan tersebut antara lain tercermin dari total area pertanian di Jepang yang hanya berkisar di angka 12% dari seluruh wilayah Jepang. Selain itu sektor pertanian Jepang baru memberikan kontribusi sebesar 1% terhadap PDB (Business Vancouver, Farm offers hope for Japan’s moribund agricultural sector, 12 Mei 2015).

Disisi lain, Indonesia mengalami persoalan serius di sektor pertanian berupa:
  • sumber daya manusia yang bekerja (berminat bekerja) di sektor pertanian yang semakin berkurang.
  • pemanfaatan teknologi yang masih jauh tertinggal.
  • permodalan yang terbatas.
  • infrastruktur seperti irigasi (bendungan dan waduk) yang masih minim.
  • kebijakan pemerintah yang belum maksimal di sektor pertanian. 
(Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019).

Kembali pada masalah yang dihadapi oleh negara Jepang, untuk mengatasi persoalan di sektor pertanian, pemerintah Jepang melakukan beberapa langkah strategis. Adapun langkah-langkah tersebut akan kita uraikan dibawah ini.

Menyadari bahwa problem di sektor pertanian adalah masalah serius, pemerintah Jepang menerapkan kebijakan-kebijakan, yang intinya merupakan program adaptasi dengan lingkungan. Secara riil, kebijakan itu diwujudkan dengan cara:
  • untuk menghadapi ketidakstabilan tanah akibat seringnya terjadi gempa dan tsunami, dilakukan perubahan pola bertanam dengan metode hidroponik (budidaya menanam dengan menggunakan sarana air, tanpa menggunakan tanah). 
  • untuk memenuhi kebutuhan pangan yang semakin bertambah, pemerintah Jepang mempromosikan gerakan Urban Agriculture, yakni mendorong masyarakat perkotaan untuk memanfaatkan lahan pekarangan yang dimiliki sebagai media bertanam sayur dan buah untuk dijual di pasar lokal.
Lebih lanjut, sudah menjadi rahasia umum bahwa orang Jepang sangat memerhatikan kebersihan dari setiap produk yang mereka konsumsi. Oleh karena itu untuk menjaga mutu produk yang dijual di pasar, pemerintah setempat menetapkan syarat tertentu terhadap kualitas, media penyimpanan, distribusi, serta kadaluarsa produk.

Selain itu, di bidang pendidikan mulai dikembangkan Education Center yang ditujukan kepada anak-anak dan remaja, yakni dengan mengajarkan mereka cara bertani secara modern, metode pengolahan hasil pertanian, serta ilmu nutrisi. Untuk menyukseskan program ini, pemerintah daerah dilibatkan secara langsung.

Bahkan banyak pemerintah daerah (setingkat perfecture/propinsi dan municipal/kotamadia) secara rutin mengadakan festival produk pertanian, beragam kuliner, dan makanan ringan (snack) hasil pertanian, diberbagai wilayah sebagai bentuk dukungan serius pemerintah pada sektor pertanian (United States Department of Agriculture, Trip Report-Japanese Agricultural Situation, 17 August 2012).

Dalam situs resmi The Japanese Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (www.maff.go.jp) bisa dijumpai agenda-agenda yang ditujukan untuk memperkenalkan dan mempromosikan pariwisata kuliner yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Beberapa contoh yang bisa disebut antara lain festival makanan, lomba memasak, pameran makanan dan minuman, serta wisata kuliner ke destinasi tertentu.

Pemerintah Jepang juga bekerja sama dengan penyedia jasa wisata maupun biro perjalanan sebagai bagian integral dari kampanye mempromosikan hasil budidaya sektor pertanian dan sektor terkait. Dalam hal ini, pariwisata dan kuliner menjadi satu kesatuan yang dimanfaatkan untuk menarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.

Kesimpulan, Jepang telah menunjukkan upaya serius dalam mengatasi permasalahan di sektor pertanian, dengan berbagai kebijakan dan inovasi, melalui kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat umum, serta sektor usaha dan pariwisata. **
ARTIKEL TERKAIT :
Mencermati Perkembangan Kekuatan Ekonomi China
Sustainable Development Goals: mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan
Pembangunan Perdesaan (Rural Development)
Urban Agriculture: sepenting itukah?

No comments:

Post a Comment