Arab Saudi, Ancaman Krisis Ekonomi Dibalik Melimpahnya Cadangan Minyak Bumi

Thursday, October 6, 2016

Arab Saudi, Ancaman Krisis Ekonomi Dibalik Melimpahnya Cadangan Minyak Bumi

Banyak negara di planet bumi yang dianugerahi kekayaan alam melimpah untuk menopang kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi, tidak sedikit dari negara-negara tersebut yang justru mengalami ketergantungan pada sumberdaya yang dimilikinya. Setelah pada artikel sebelumnya kita membahas tentang krisis ekonomi di Venezuela, maka tulisan ini akan mengulas tentang ancaman krisis yang melanda Arab Saudi, salah satu produsen minyak terbesar di dunia.

Arab Saudi, Ancaman Krisis Ekonomi Dibalik Melimpahnya Cadangan Minyak Bumi
Arab Saudi (The Kingdom of Saudi Arabia) terletak di benua Asia bagian barat, tepatnya di Semenanjung Arab (Arabian Penninsula) dengan luas wilayah sekitar 2.2 juta km2 dan populasi penduduk kurang-lebih sebanyak 31.54 juta jiwa pada 2015 (data.un.org).

Sistem pemerintahan yang dianut Arab Saudi berwujud kerajaan (monarchical autocracy), yang dipimpin oleh seorang raja sebagai pemimpin tertinggi. Disamping itu, Arab Saudi termasuk dalam kategori negara berpendapatan tinggi (high-income country) menurut laporan Bank Dunia, dan merupakan salah satu anggota kelompok G20 (the Group of Twenty).

Adapun Gross Domestic Product (GDP) yang diperoleh Arab Saudi pada 2015 mencapai US$ 646 milliar, dengan GDP per kapita berkisar di angka US$ 20.5 ribu. Dari angka tersebut, lebih dari 45% total GDP bersumber dari perdagangan minyak mentah di pasar internasional.

Sementara mayoritas pekerja di sektor industri minyak berasal dari warga non-Arab Saudi. Tercatat lebih dari 80% tenaga kerja tersebut merupakan pendatang dari berbagai negara.

Lebih lanjut, Arab Saudi menghadapi persoalan domestik yang multidimensional. Selain faktor non-ekonomi (seperti korupsi, isu kesetaraan gender, ideologi, dan budaya), beberapa faktor ekonomi diyakini menjadi pemicu krisis. Adapun faktor ekonomi tersebut diuraikan dibawah ini.

Arab Saudi sangat bergantung pada hasil penjualan (ekspor) minyak mentah untuk menjalankan roda perekonomian. Terlalu mengandalkan pendapatan dari perdagangan minyak mentah membuat negara ini mengalami krisis domestik, terutama pada saat harga minyak mentah dunia merosot tajam. Sebagai catatan, pada pertengahan 2014, harga minyak mentah di pasar internasional masih bertengger di angka US$ 110/barrel. Angka tersebut kemudian menukik tajam dibawah US$ 50/barrel pada 2015, bahkan sempat menyentuh level US$ 26/barrel di awal 2016.

Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab merosotnya harga minyak mentah dunia pada periode-periode tersebut, antara lain:
  • adanya perlambatan perekonomian global. Secara umum, sektor riil di tingkat global mengalami penurunan secara signifikan. Hal ini juga terkait dengan menguatnya nilai tukar mata uang US$. Kebijakan bank sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve/The Fed) saat itu yang mulai menghentikan kebijakan quantitative easing turut mendongkrak nilai US$ di pasar internasional.
  • munculnya risiko geopolitik, antara lain terkait dengan persoalan aneksasi wilayah Crimea oleh Rusia, yang turut menyeret keterlibatan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Perlu dicatat bahwa Amerika Serikat dan Rusia juga merupakan produsen minyak mentah terbesar di dunia.
  • timbulnya kesadaran akan pentingnya mengurangi emisi gas buang dari konsumsi bahan bakar minyak yang bisa membahayakan lingkungan, sesuai dengan tujuan agenda the Millenium Development Goals (MDGs), yang kemudian dilanjutkan dengan the Sustainable Development Goals (SDGs).
Maka, akibat merosotnya harga minyak mentah di pasar internasional, defisit anggaran pemerintah Arab Saudi turun cukup tajam, dari semula defisit 3.4% di 2014 menjadi defisit 16.3% di 2015. Dampak persoalan tersebut memicu terjadinya kemunduran perekonomian domestik dan krisis sosial.

Membengkaknya konsumsi domestik atas bahan bakar minyak. Kebutuhan untuk konsumsi minyak dalam negeri mencapai 2.8 juta barrel/hari, atau lebih dari 25% total produksi minyak mentah. Selain itu, konsumsi bahan bakar minyak dalam negeri mengalami peningkatan rata-rata mencapai 7%/tahun; angka ini membuat konsumsi nasional mencapai dua kali lipat dalam jangka sepuluh tahun. Hal ini tentu mengganggu kuantitas ekspor minyak mentah yang selama ini menjadi andalan Arab Saudi.

Disamping itu, mengingat bahwa pemerintah memberikan subsidi yang besar untuk konsumsi bahan bakar minyak dalam negeri, maka persoalan menjadi semakin rumit. Belum lagi dampak lingkungan akibat konsumsi bahan bakar minyak tersebut; sementara disaat yang sama, banyak negara bersepakat untuk menanggulangi efek pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (climate change), yang antara lain diakibatkan oleh pemakaian sumberdaya energi tak terbarukan (non-renewable resources).

Pemerintah Arab Saudi sendiri sebenarnya melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi ancaman krisis, antara lain dengan:
  • Mengurangi subsidi pemerintah, termasuk pada bahan bakar, listrik, dan air. Hal ini diupayakan dengan menaikkan biaya konsumsi bahan bakar. Upaya ini sekaligus sebagai sarana untuk mengurangi subsidi bahan bakar, sehingga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sektor produktif diluar sektor minyak.
  • Mengurangi ketergantungan pada minyak bumi. Melalui Program Efisiensi Energi Nasional (National Energy Efficiency Programme/NEEP) yang diluncurkan pada 2002, diupayakan untuk mendorong konsumsi sumberdaya energi se’efisien mungkin.
  • Mengembangkan usaha diluar sektor perminyakan dan mengarahkan tenaga kerja yang tersedia untuk bekerja di sektor-sektor tersebut.
  • Penerbitan obligasi pemerintah serta penjualan ke publik atas saham perusahaan minyak nasional (Aramco) hingga 5%.
  • Menambah sumberdaya energi baru dan terbarukan (renewable resources). Usaha ini antara lain diwujudkan melalui kerjasama dengan pemerintah Jepang dalam pengembangan sumber energi berbasis nuklir (nuclear power plantation) serta energi matahari (solar power station).
(Lahn, Glada, and Paul Stevens, Burning Oil to Keep Cool: The Hidden Energy Crisis in Saudi Arabia, The Royal Institute of International Affairs, 2011).

Lebih jauh, kebijakan moneter Arab Saudi yang mematok (pegging) mata uang Riyal pada US Dollar membawa efek positif sekaligus negatif. Disatu sisi, dengan mematok mata uang, keuntungan yang diperoleh pemerintah Arab Saudi antara lain berupa stabilitas dalam kebijakan moneter dan perdagangan, perputaran income, hingga aset keuangan. Akan tetapi kebijakan menjangkarkan mata uang berimplikasi pada sedikitnya ruang (fleksibilitas) dalam penentuan kebijakan moneter, sebab penentuan tingkat suku bunga mengikuti kebijakan the Federal Reserve.

Sempitnya ruang moneter mengharuskan pemerintah Arab Saudi pandai-pandai mengombinasikan kebijakan fiskal, manajemen operasional, dan kebijakan-kebijakan strategis lain, dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan mengelola sektor finansial.

Pada akhirnya pelajaran yang bisa dipetik adalah, melalui reformasi kebijakan pemerintah serta perubahan pola pikir masyarakat dalam pemanfaatan kekayaan alam dan sumberdaya energi, diharapkan mampu menanggulangi atau setidaknya mengurangi dampak negatif krisis yang terjadi. **
ARTIKEL TERKAIT :
Perestroika dan Glasnost, Transformasi ala Negeri Beruang Merah
OPEC: menggali ladang minyak dunia
SDGs: isu perubahan iklim, sumberdaya kelautan, dan ekosistem bumi
Harga Minyak Dunia dan Kaitannya Dengan Perekonomian

No comments:

Post a Comment