Upaya Memberantas Tindak Kejahatan Pencucian Uang (Anti-money laundering)

Thursday, April 21, 2016

Upaya Memberantas Tindak Kejahatan Pencucian Uang (Anti-money laundering)

Melanjutkan ulasan sebelumnya tentang money laundering, kali ini kita akan membahas mengenai upaya pemberantasan kejahatan pencucian uang.

Salah satu bentuk kerjasama antar negara yang ditujukan untuk memberantas kejahatan money laundering adalah the Financial Action Task Force (FATF). FATF beranggotakan 35 negara, dua lembaga antar negara, yakni the European Commission dan the Gulf Co-operation Council, serta beberapa organisasi peninjau (observer) seperti the International Monetary Fund (IMF) dan the World Bank (www.fatf-gafi.org).

Upaya Memberantas Tindak Kejahatan Pencucian Uang (Anti-money laundering)
Selain organisasi FATF, terdapat beberapa negara yang beraliansi membentuk gugus tugas secara bersama-sama untuk menanggulangi tindak kejahatan pencucian uang, diantaranya the Asia-Pacific Group on Money Laundering, the Caribbean Financial Action Task Force, the Council of Europe Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures, the Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group, dan beberapa institusi lainnya.

Sementara sejak berdiri secara resmi pada 1989, tugas utama yang diemban FATF adalah untuk membangun dan mempromosikan kebijakan-kebijakan dalam upaya melawan tindak kejahatan pencucian uang dan pendanaan bagi kelompok teroris. Organisasi ini memberikan pedoman atau rekomendasi bagi negara-negara anggotanya dalam memeriksa serta mengevaluasi data dan informasi yang terkait dengan aktivitas money laundering.

Dalam praktiknya, mandat yang diemban oleh gugus tugas FATF antara lain dimanifestasikan dengan:
  • menetapkan standar internasional dalam rangka memerangi tindak kejahatan pencucian uang dan pendanaan teroris.
  • mendukung upaya global dalam gerakan anti-money laundering, termasuk menggalang kerjasama dengan organisasi internasional seperti IMF dan Bank Dunia.
  • meningkatkan partisipasi dan jumlah keanggotaan dalam organisasi.
  • meningkatkan hubungan dengan organisasi internasional dan negara-negara yang tidak berafiliasi dengan FATF.
  • mengintensifkan penelitian terhadap metode dan trend dalam praktik money laundering serta kegiatan pendanaan terorisme.

Adapun dari rekomendasi yang diterbitkan oleh FATF, terdapat beberapa poin penting yang ditekankan dalam program anti-money laundering, yakni:
  • mengidentifikasi risiko, menetapkan kebijakan, dan membangun koordinasi didalam negeri.
  • secara aktif memburu pelaku money laundering, kelompok teroris, dan pelaku kriminal lain yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas tersebut.
  • melaksanakan pengukuran secara preventif, terutama pada sektor keuangan.
  • memberikan kewenangan yang lebih besar kepada otoritas terkait, dalam hal ini unit penyelidikan, penegakan hukum, pengawasan, dan sebagainya.
  • meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi, utamanya menyangkut masalah hukum dan penyajian laporan keuangan.
  • memfasilitasi kerjasama internasional dalam memerangi tindak pencucian uang dan pendanaan bagi kelompok teroris.
(FATF, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, the FATF Recommendations, February 2012).

Lebih lanjut, menurut penelitian yang dilakukan oleh IMF bersama dengan Bank Dunia, ada beberapa indikator yang menyebabkan kegiatan money laundering marak terjadi, diantaranya:
  • kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam satu negara, terutama terkait dengan otoritas pengawasan keuangan dan investigasi di sektor finansial.
  • penegakan hukum yang tidak efektif, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan, serta keterbatasan sumberdaya manusia yang mempunyai kapasitas dalam menyelidiki adanya praktik money laundering.
  • pengawasan yang masih sangat minim, dikarenakan jumlah personel yang tidak memadai.
  • sistem pengawasan yang tidak efektif dalam mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan.
  • kerjasama dengan pihak internasional yang masih terbatas.
(Jackson, J, The Financial Action Task Force: An Overview, CRS Report for Congress, March 2005).

Selain dalam bentuk gugus tugas seperti tersebut diatas, perlawanan terhadap kejahatan money laundering juga dilakukan dalam wujud kesepakatan bersama dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diantaranya melalui the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (the Vienna Convention) serta the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (the Palermo Convention).

Selanjutnya kita akan melihat upaya-upaya beberapa negara dalam penanggulangan tindak kejahatan pencucian uang dan terorisme.

Amerika Serikat. Negara ini memiliki beberapa aturan perundang-undangaan, seperti the Bank Secrecy Act (Currency and Foreign Transactions Reporting Act of 1970). Aturan ini ditetapkan untuk memberantas perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, dan kejahatan lain, serta sebagai bentuk perlindungan kepada lembaga perbankan dan institusi keuangan agar tidak dimanfaatkan sebagai media perantara tindakan money laundering.

Aturan lain adalah the Money Laundering Control Act of 1986 yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan memperkuat kapasitas pemerintah dalam melawan money laundering.

Kemudian the Money Laundering and Financial Crimes Strategy Act of 1998 yang memuat koordinasi antara departemen keuangan (the Secretary of the Treasury) dengan lembaga kejaksaan dan lembaga lain, termasuk otoritas lokal dalam mengimplementasikan strategi nasional anti-money laundering (Office of the Comptroller of the Currency, Money Laundering: A Banker’s Guide to Avoiding Problems, Washington, DC, December 2002).

Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK (the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre) bekerjasama dengan instansi pemerintahan dalam negeri serta lembaga internasional, termasuk the Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) dan the Financial Action Task Force (FATF), secara konsisten melakukan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui transaksi keuangan yang mencurigakan serta pendanaan terorisme (www.ppatk.go.id).

Berikut ini penilaian atas usaha Indonesia dalam melawan praktik money laundering pada laporan FATF 2015. Indonesia disebut sebagai negara yang marak dengan penyelundupan barang-barang illegal karena masih lemahnya penegakan hukum. Penilaian positif diberikan kepada lembaga anti korupsi, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas upayanya memberantas tindak pidana korupsi. Namun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk memerangi tindak kejahatan pencucian uang.

Hal lain yang disorot adalah kegiatan terorisme yang masih sering terjadi mengindikasikan adanya aliran dana yang masuk dari luar wilayah Indonesia kepada kelompok teroris untuk melancarkan aksinya.

Malaysia. Malaysia disebut sebagai negara yang memiliki kerangka kerja yang solid dalam memerangi money laundering dan kejahatan finansial lainnya. Penyelundupan obat terlarang (narkoba) menjadi perhatian penting yang harus dibenahi oleh pemerintah setempat. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa Malaysia memiliki mekanisme ketat dalam menyelidiki praktik-praktik yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Disamping itu, rumah judi (kasino) diatur oleh undang-undang dan diawasi secara ketat oleh pemerintah Malaysia, melalui kementerian keuangan dan bank sentral (Bank Negara Malaysia). Meski demikian masih banyak celah yang dimanfaatkan oleh pelaku money laundering dan kelompok teroris (United States Department of State Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Money Laundering and Financial Crimes Country Database, June 2015).

Sebagai penutup, upaya pemberantasan tindak kejahatan pencucian uang membutuhkan kerja serius instansi-instansi terkait didalam negeri maupun melalui kerjasama dengan institusi internasional, sebab kejahatan ini terus mencari celah dalam kelemahan aturan dan penegakan hukum. **
ARTIKEL TERKAIT :
Memahami Konsep Money Laundering
Double Taxation dalam Perdagangan Antar Negara
Memahami Tax Evasion dan Tax Avoidance
Mengenal Shadow Economy

No comments:

Post a Comment