Tantangan UNDP Mewujudkan Agenda the Sustainable Development Goals (SDGs)

Tuesday, May 31, 2016

Tantangan UNDP Mewujudkan Agenda the Sustainable Development Goals (SDGs)

Salah satu acuan utama program pembangunan jangka panjang adalah the Sustainable Development Goals (SDGs). Bisa dikatakan bahwa tujuan yang tertuang di setiap poin dalam SDGs menjadi peta sekaligus mercusuar yang menunjukkan arah pembangunan berkelanjutan, setidaknya hingga 2030. Artikel ini akan membahas salah satu badan internasional yang bertugas mewujudkan cita-cita pembangunan berkesinambungan diseluruh dunia, yakni the United Nations Development Programme (UNDP).

Tantangan UNDP Mewujudkan Agenda the Sustainable Development Goals (SDGs)
The United Nations Development Programme (UNDP) merupakan salah satu badan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja untuk mencari solusi atas permasalahan pembangunan di tingkat nasional maupun global. UNDP dibentuk pada 1966, merupakan peleburan dua organisasi, yakni the United Nations Expanded Programme of Technical Assistance dan the United Nations Special Fund.

Lebih lanjut, mandat utama UNDP adalah mewujudkan pembangunan berkesinambungan, dengan pembangunan manusia sebagai inti'nya. Adapun pembangunan manusia hanya bisa terwujud apabila berpondasi pada pemberantasan kemiskinan, penyelesaian isu ketidaksetaraan diberbagai aspek kehidupan, serta upaya mempromosikan keterbukaan.

Secara umum terdapat tiga area kerja yang menjadi fokus UNDP, yaitu:
  1. pembangunan berkelanjutan.
  2. penciptaan perdamaian dan pemerintahan yang demokratis.
  3. ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.
Area kerja pertama: pembangunan berkelanjutan.
Dilakukan dengan memberikan bantuan program dan implementasi untuk menuju pembangunan jangka panjang yang mampu mengatasi persoalan kemiskinan, ketidakadilan, serta keterasingan. Adapun langkah nyata diwujudkan dengan meningkatkan kapasitas produksi, menghindari/mengurangi konsumsi sumberdaya alam tak terbarukan (non-renewable resources), serta meminimalisir dampak negatif konsumsi sumberdaya.

Berikutnya adalah pengawasan dan pengukuran yang tepat mengenai kondisi kemiskinan dan perkembangan pembangunan. Aktivitas ini dilakukan dengan memetakan masalah gender, distribusi pendapatan, karakteristik wilayah, dan lain-lain. Data-data tersebut dipakai sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Selanjutnya perencanaan pembangunan dan kebijakan reformasi dengan mengidentifikasi pelaksanaan reformasi melalui pendekatan multi dimensi seperti ekonomi, lingkungan, sosial, dan isu-isu pemerintahan.

Kemudian memberikan perhatian pada ruang lingkup wilayah, mencakup area pedesaan, wilayah perkotaan, serta daerah penghubung wilayah tersebut, melalui pendekatan harmonis antara peraturan pemerintah dengan kebijakan lokal.

Hal penting berikutnya ialah pemeliharaan dan perlindungan efektif terhadap sumberdaya alam, termasuk pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem, sekaligus peningkatan taraf hidup masyarakat.

Yang tidak kalah penting adalah pengelolaan risiko secara efektif, perencanaan dan kerangka kebijakan, serta pengembangan kapasitas institusi dalam menghadapi isu perubahan iklim, termasuk penerapan emisi kadar rendah, ketahanan terhadap cuaca, kemampuan mitigasi bencana dan potensi bencana, serta assessment pada faktor ekonomi, risiko lingkungan dan sosial, dan perlindungan sosial.

Area kerja kedua: penciptaan perdamaian dan pemerintahan yang demokratis.
Melalui reformasi konstitusi dan tata kelola pemerintahan yang demokratis sehingga memberi kontribusi positif, baik secara ekonomi, sosial, dan politik, serta menyediakan kesempatan bagi warga negara untuk menyatakan pendapat, berdialog, bersepakat, serta bekerjasama dengan berbagai pihak.

Berikutnya penguatan tata kelola pemerintahan dan pengembangan inovasi untuk membantu menjalankan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan transparan.

Selain itu penguatan civil society yang berkontribusi secara aktif dalam pembangunan agar tercipta kerjasama yang konstruktif dalam mencapai tujuan pembangunan.

Penguatan integritas institusi publik, baik tingkat lokal maupun nasional, sehingga mampu mengeliminasi kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang dan melakukan korupsi.

Kebijakan yang mendukung efektivitas pemerintahan supaya bisa memberikan manfaat pembangunan kepada masyarakat dan kepercayaan yang tinggi pada lembaga pemerintah. Penguatan pemerintah daerah menjadi poin penting karena merupakan titik terdekat yang menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah.

Tersedianya akses bagi warga negara dalam pemanfaatan sumberdaya alam untuk mata pencaharian, dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk mengambil manfaat sumberdaya alam secara efektif tanpa merusak habitat dan ekosistem lingkungan.

Area kerja ketiga: ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.
Melalui penanganan yang cepat dan efektif untuk setiap konflik, sehingga memberikan rasa aman dan mengurangi potensi kerusakan yang jauh lebih besar. Selain penanggulangan bencana, upaya pencegahan bencana alam menjadi hal penting untuk dilaksanakan (www.undp.org).

Sementara dalam rencana strategis 2014-2017, UNDP menetapkan tujuh sasaran (outcomes) yang hendak dicapai, yakni:
  • Pertumbuhan dan pembangunan berkesinambungan serta konektivitas antara kapasitas produksi untuk menyerap tenaga kerja dengan kehidupan layak bagi kelompok miskin.
  • Sistem yang akuntabel serta pemerintahan demokratis untuk mewujudkan harapan warga dan tujuan pembangunan.
  • Penguatan institusi yang mampu memberikan layanan dasar dan akses secara universal.
  • Upaya penanganan ketidaksetaraan gender serta promosi program pemberdayaan perempuan.
  • Penguatan negara agar mampu mengatasi konflik serta mengurangi dampak buruk bencana alam, termasuk akibat perubahan iklim.
  • Penanganan pasca konflik dan pasca bencana dengan fokus pada pembangunan jangka panjang.
  • Pembangunan menyeluruh disetiap tingkat untuk menanggulangi kemiskinan, ketidakadilan, serta keterasingan.
(UNDP, Changing with the World, UNDP Strategic Plan: 2014-2017)

Selain itu, dalam menjalankan misinya, UNDP menerima bantuan dana dari berbagai pihak, diantaranya kontribusi sukarela dari negara anggota, kontribusi donatur yang berasal dari kerjasama dua pihak, kontribusi donatur dari kerjasama multi pihak, serta kontribusi dari sektor usaha atau organisasi swasta. Menurut catatan, pada 2014 UNDP memiliki aset sejumlah US$ 4.6 milliar.

Lebih lanjut, dalam upayanya mewujudkan misi-misinya, UNDP bukannya tanpa kritik. Terdapat beberapa pandangan kritis atas program kerja UNDP. Berikut ini beberapa diantaranya.

Tujuan pengentasan kemiskinan tidak benar-benar mencapai sasaran.
Hal ini termuat dalam laporan UNDP sendiri, seperti dilansir oleh sebuah media massa yang menyatakan dana yang dikeluarkan untuk penanggulangan kemiskinan terbilang sangat besar, namun tidak dibarengi dengan hasil yang optimal. Tercatat dana yang telah dikeluarkan UNDP sepanjang 2004-2011 untuk program pengentasan kemiskinan mencapai US$ 8.5 milliar, dengan perbaikan tingkat kemiskinan yang dinilai ‘tidak jelas’. Beberapa pihak bahkan meragukan keseriusan UNDP dalam mengimplementasikan program-program anti kemiskinan tersebut. (www.foxnews.com, UN’s $5.7B anti-poverty agency doesn’t do much to reduce poverty, according to its own assessment, January 14, 2013).

Indeks Pembangunan Manusia tidak menjawab kebutuhan warga miskin.

Kritik ini terkait dengan alat ukur the Human Development Index (HDI) yang menyebutkan bahwa indeks pembangunan manusia yang diterapkan UNDP tidak benar-benar menjawab kebutuhan warga miskin di negara-negara berkembang dan negara terbelakang. Salah satunya karena perspektif yang dilihat oleh UNDP hanya dari penilaian individu negara bersangkutan, bukan dari sudut pandang keseluruhan (global), akibatnya terjadi perbedaan standar penilaian antara satu negara dengan negara lain (Sagar, A, and Adil Najam, The Human Development Index: a critical review, Ecological Economics 25, 1998).

Gender-related Development Index (GDI) tidak mampu mengukur kesetaraan gender.
Kritik ini menyatakan kelemahan Gender-related Development Index (GDI) yang menjadi salah satu instrumen analisa UNDP. Penelitian menyangsikan fungsi GDI sebagai alat ukur pembangunan perempuan karena tidak menangkap persoalan dasar mengenai ketidaksetaraan, terutama terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan (Stanton, E, Engendering Human Development: A Critique of the UNDP’s Gender-Related Development Index, Political Economy Research Institute Working Paper Series No. 131, March 2007).

Sebagai penutup, diluar berbagai kritik yang mempertanyakan kinerjanya, UNDP mengemban tanggungjawab besar dalam memastikan tercapainya agenda the Sustainable Development Goals (SDGs). **
ARTIKEL TERKAIT :
Hakikat Pembangunan Manusia (Human Development)
SDGs: Perdamaian, Keadilan, dan Kerjasama Global untuk Pembangunan Jangka Panjang
SDGs: isu perubahan iklim, sumberdaya kelautan, dan ekosistem bumi
Kesehatan, Pendidikan, dan Kesetaraan Gender dalam Sustainable Development Goals

No comments:

Post a Comment