December 2015

kopi

Tuesday, December 22, 2015

Fenomena Urbanisasi

Urbanisasi merupakan salah satu potret nyata terjadinya disparitas rural-urban sector. Pada saat pembangunan desa tidak semasif yang terjadi di kota besar, maka akan banyak masyarakat desa yang memasuki kota untuk mendapatkan mata pencaharian. Artikel ini akan membahas mengenai fenomena urbanisasi, terutama menyangkut faktor penyebab serta dampak urbanisasi bagi pembangunan.

Fenomena Urbanisasi
Untuk diketahui bahwa sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan menyangkut pengertian urbanisasi. Setiap negara memiliki definisi urbanisasi menurut terminologi masing-masing, namun demikian apabila digambarkan secara umum, urbanisasi adalah pergerakan populasi penduduk dari rural area (perdesaan) menuju urban area (perkotaan).

Adapun faktor yang mendorong terjadinya urbanisasi biasanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, atau dengan kata lain untuk mendapatkan income.

Saturday, December 19, 2015

Pembangunan Berperspektif Kesetaraan Gender (Gender Equality)

Berbicara mengenai gender dalam pembangunan, topik diskusi selalu berkaitan dengan masalah gender gap/gender inequality (ketidaksetaraan antara perempuan dengan laki-laki). Gender gap ini mencakup berbagai bidang, diantaranya: pendidikan, kesehatan, wewenang dalam pengambilan keputusan, kesempatan berpartisipasi dalam komunitas masyarakat, dan sebagainya.

Pembangunan Berperspektif Kesetaraan Gender (Gender Equality)
Persoalan gender sebenarnya sudah lama dipelajari, namun sampai dengan saat ini isu tersebut tetap menjadi perhatian utama. Hal ini disebabkan masih munculnya permasalahan-permasalahan gender diberbagai belahan dunia. Tulisan ini akan mengupas tentang perspektif kesetaraan gender (gender equality) dalam pembangunan.

Di negara-negara maju, dimana sudah terdapat keseimbangan peran antara kaum perempuan dan laki-laki, kesadaran akan kesetaraaan gender menjadi sesuatu yang jamak dijumpai. Dari kacamata sosial, baik perempuan maupun laki-laki memiliki pandangan egalitarianisme (meyakini bahwa setiap individu bersamaan hak-haknya dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi).

Thursday, December 17, 2015

Kesehatan sebagai Investasi Pembangunan

Artikel kali ini masih berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia dalam pembangunan. Jika sebelumnya kita mengulas tentang faktor pendidikan dalam pembangunan, pada tulisan ini kita akan menyajikan pemahaman mengenai kesehatan sebagai investasi penting bagi pembangunan suatu negara.

Kesehatan sebagai Investasi Pembangunan
Dalam situs resminya di www.who.int/en/, organisasi kesehatan dunia (the World Health Organization/WHO) mendefinisikan kesehatan (health) sebagai “A state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease and infirmity.”

Jika diterjemahkan secara bebas, kurang lebih dinyatakan bahwa kesehatan adalah suatu kondisi secara menyeluruh mencakup fisik, mental, dan sosial dari individu, yang bukan semata-mata akibat tiadanya penyakit dan kerentanan terhadap penyakit.

Bila dijabarkan lebih lanjut, ada tiga kategori kesehatan yang disebutkan dalam definisi tersebut, yakni:
  • kesehatan fisik. 
  • kesehatan mental.
  • kesehatan sosial. 
Kesehatan fisik adalah kondisi kesehatan secara umum dari individu, mencakup kebugaran fisik serta keadaan bebas dari sakit fisik (physical illness).

Tuesday, December 15, 2015

Pendidikan dalam Pembangunan

Dalam menilai kinerja pembangunan, tidaklah cukup hanya dengan mengukur besarnya income serta penyebaran distribusi pendapatan (income distribution), sebab ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas pembangunan, salah satunya adalah pendidikan. Tulisan ini akan membahas tentang peran pendidikan dalam pembangunan.

Pendidikan dalam Pembangunan
Pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam rangka meningkatkan kemampuan individu serta masyarakat untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan jaman dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa pendidikan merupakan sebuah pondasi yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan memastikan berjalannya roda ekonomi dan sosial (United Nations, Report on The World Social Situation, 1997).

Disamping itu, pendidikan merupakan unsur utama dalam pengembangan sumberdaya manusia (human resources development); sebab pendidikan memberdayakan individu, bukan hanya untuk menjadi tenaga kerja (labor), melainkan juga menjadi agen perubahan (agent of change) serta akselerator pembangunan itu sendiri.

Saturday, December 12, 2015

Menyoal Distribusi Pendapatan (Income Distribution)

Salah satu pusat perhatian dari studi ekonomi pembangunan adalah mengenai distribusi pendapatan (income distribution). Topik ini menjadi penting mengingat bahwa income merupakan salah satu cerminan kesejahteraan ekonomi. Selain itu income juga menjadi faktor penentu dari sumber daya dan kegiatan ekonomi lainnya (modal, konsumsi, serta investasi).

Lebih dari itu, isu mengenai distribusi pendapatan juga berkaitan langsung dengan berbagai persoalan ekonomi lain, seperti dualisme sektor perdesaan dan perkotaan (rural sector-urban sector), masalah kemiskinan (poverty), ketidakadilan (inequality), dan masalah terkait lain. Artikel ini akan memberikan pemahaman dasar tentang distribusi pendapatan.

Dalam konsep ekonomi pembangunan, distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama disebut size distribution, sedangkan yang lain adalah functional distribution. Pembagian ini semata-mata digunakan sebagai alat ukur kuantitatif dan sarana analisis. (Todaro and Smith, Economic Development, 2006).

Thursday, December 10, 2015

Bank Sentral dan Kebijakan Moneter

Pada artikel sebelumnya, kita telah menyinggung mengenai kebijakan fiskal beserta elemen-elemen didalamnya. Disitu juga dipelajari tentang implementasi kebijakan fiskal, baik dari sisi perpajakan (taxation) maupun dari sisi pengeluaran pemerintah (government expenditure).

Bank Sentral dan Kebijakan Moneter
Selain pemerintah, ada satu institusi lain yang memiliki fungsi penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Melalui institusi ini, kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi ditentukan, dan kebijakan-kebijakan tersebut ikut menentukan kearah mana perekonomian bergerak.

Beberapa contoh dari institusi tersebut antara lain: Bank Indonesia, the Federal Reserve (The Fed), the European Central Bank (ECB), dan the People’s Bank of China (PBOC). Ya, kita sedang membicarakan bank sentral (central bank). Bank sentral adalah institusi negara yang bertanggungjawab terhadap pengambilan keputusan dalam bidang moneter.

Tuesday, December 8, 2015

Stimulus Fiskal (Fiscal Stimulus): suatu tinjauan

Penelitian mengenai stimulus fiskal (fiscal stimulus) telah banyak dilakukan. Beberapa studi dilaksanakan berdasar pada pengalaman negara-negara yang telah mengaplikasikan kebijakan stimulus fiskal. Argumentasi yang muncul biasanya berkaitan dengan efektivitas kebijakan stimulus fiskal. Artikel ini berusaha memahami hakikat stimulus fiskal tanpa memasuki arena perdebatan tersebut.

Stimulus Fiskal (Fiscal Stimulus): suatu tinjauan
Berbicara mengenai stimulus fiskal tentu tidak akan terlepas dari kebijakan makroekonomi. Dalam ilmu ekonomi, terdapat dua perangkat kebijakan makroekonomi, yakni kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Berhubung topik kali ini menyangkut kebijakan fiskal, maka untuk kebijakan moneter akan kita kupas pada kesempatan lain.

Jika merujuk kepada definisinya, kebijakan fiskal (fiscal policy) adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perpajakan (taxation) dan pengeluaran pemerintah (government expenditure) (Samuelson, P, and William D. Nordhaus, Economics, International Edition, 2002).

Saturday, December 5, 2015

Double Taxation Dalam Perdagangan Antar Negara

Dalam kerjasama perdagangan antar negara, seperti pada pembentukan pasar tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community), terdapat kesepakatan mengenai harmonisasi peraturan. Secara lebih spesifik, salah satu peraturan tersebut berkaitan dengan persoalan pajak berganda (double taxation). Pertanyaan yang mengemuka adalah apa yang dimaksud dengan double taxation, mengapa menjadi permasalahan, dan bagaimana solusinya. Kita akan mengupas hal tersebut dalam tulisan ini.

Dalam setiap bentuk kerjasama/integrasi perdagangan bilateral maupun multilateral, akan terjadi aliran tenaga kerja (human-capital flow) lintas negara. Seseorang yang memenuhi kualifikasi kemampuan dan ketrampilan tertentu bisa saja bekerja diluar negara asalnya. Nah, dari sini ada potensi masalah pengenaan pajak berganda (double taxation).

Double Taxation Dalam Perdagangan Antar Negara
Sesuai dengan namanya, double taxation adalah pengenaan pajak pada satu jenis pajak yang sama dan dalam periode yang sama, terhadap dasar pengenaan pajak yang sama, oleh dua jurisdiksi yang berbeda.

Jika dicontohkan secara sederhana akan tergambar sebagai berikut: A adalah seorang warga negara X yang melakukan transaksi bisnis di negara Y. Dari transaksi tersebut, A memperoleh profit yang dipajaki oleh negara Y. Atas profit yang sama, A juga dipajaki oleh negara asalnya, X.

Thursday, December 3, 2015

Peran Pajak Dalam Perekonomian

“Untuk apa Saya membayar pajak?”
“Saya sudah membayar pajak, lantas mana manfaatnya untuk Saya?”

Demikian beberapa pertanyaan yang sering mengemuka menyangkut kewajiban perpajakan. Tidak sedikit masyarakat yang belum mengerti mengenai kegunaan pajak. Oleh karena itulah, artikel ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai peran pajak dalam perekonomian.

Peran Pajak Dalam Perekonomian
Di Indonesia, dasar hukum mengenai pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 23A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Dengan dasar itulah diterbitkan beberapa undang-undang perpajakan yang sampai saat ini kita kenal, seperti UU KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan), UU PPN/PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta UU PPh (Pajak Penghasilan).

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, pasal 1 ayat (1)).

Tuesday, December 1, 2015

Memahami Tax Evasion dan Tax Avoidance

Artikel yang disajikan kali ini masih terkait dengan shadow economy yang diulas beberapa waktu lalu. Dalam artikel itu sempat disinggung tentang tax evasion dan tax avoidance. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas lebih detil mengenai hal tersebut.

Memahami Tax Evasion dan Tax Avoidance
Untuk memulainya, kita mengutip terlebih dahulu definisi tax evasion dan tax avoidance. Rujukan yang digunakan adalah dari Sandmo (2004), dalam studinya yang berjudul The theory of tax evasion: A retrospective view. Dalam pemaparannya, Sandmo mengungkapkan bahwa tax evasion adalah tindakan illegal atau melawan hukum yang dilakukan untuk melanggar kewajiban perpajakan. Tindakan ini dilandasi dengan unsur kesengajaan, sehingga pelaku berusaha semaksimal mungkin agar perbuatannya tidak terbongkar.

Disisi lain, tax avoidance digambarkan sebagai upaya yang dilakukan tanpa melanggar hukum, yakni dengan memanfaatkan celah (loopholes) dari peraturan yang ada untuk mengurangi atau meniadakan kewajiban perpajakan. Tindakan ini cenderung muncul karena adanya ‘kesempatan’. Jadi dari sudut pandang pelaku, apabila perbuatannya ketahuan, ia tinggal melunasi kewajibannya; namun jika tidak, berarti ia memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut (Sandmo, A, The Theory of tax evasion: A retrospective view, 2004).