Kaitan Korupsi dengan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi

Thursday, June 2, 2016

Kaitan Korupsi dengan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi

Korupsi menjadi musuh banyak negara, mengingat dampak negatif yang begitu besar pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tulisan kali ini akan mengulas pengertian korupsi dan beberapa studi tentang korupsi dari tinjauan ilmu ekonomi.

Kaitan Korupsi dengan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi
Kata korupsi (corruption) memiliki makna yang luas dan bisa ditinjau dari berbagai perspektif keilmuan. Untuk itu kita akan membatasi pengertian korupsi secara umum dan dalam ruang lingkup ilmu ekonomi.

Menurut Merriam-Webster dictionary, pengertian korupsi adalah 'dishonest or illegal behavior especially by powerful people (such as government officials or police officers)'.

Apabila diterjemahkan secara bebas, maka korupsi merupakan perilaku tidak jujur atau melawan hukum, terutama oleh orang yang memiliki kekuasaan (misalnya pejabat negara atau petugas kepolisian).

Sedangkan menurut organisasi Transparansi Internasional (the International Transparency), korupsi dimaknai sebagai penyalahgunaan wewenang publik untuk kepentingan pribadi (www.transparencyinternational.org).

Sementara the World Bank menyatakan bahwa korupsi merupakan penyimpangan peraturan serta pelemahan pondasi institusi yang memberi dampak buruk bagi masyarakat. Lebih lanjut, the World Bank juga mengungkapkan kalau setiap tahun terdapat upaya penyuapan (bribery) diseluruh dunia dengan kisaran angka mencapai US$ 1,000 milliar dan angka korupsi yang diperkirakan berlipat-lipat dari nilai tersebut (www.worldbank.org, Anti-corruption, May 10, 2016).

Dalam konsep ekonomi, kejadian korupsi bisa dipandang sebagai kegagalan mekanisme pasar, ditandai dengan adanya peluang bagi pelaku pasar untuk mendapatkan profit yang setinggi-tingginya dengan cara melanggar hukum dan/atau memanfaatkan celah yang ada pada peraturan. Selain itu korupsi juga dikaitkan dengan pola distribusi pendapatan (income distribution) dan ketimpangan pendapatan (income inequality).

Gupta et.al dalam studinya meneliti kaitan antara korupsi dengan income inequality dan kemiskinan. Hubungan tersebut bisa dilihat dari dua sudut pandang:
  • korupsi sebagai faktor pencetus ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.
  • ketimpangan pendapatan dan kemiskinan sebagai pemicu terjadinya korupsi.
Studi tersebut menggunakan indeks/koefisien gini (gini index) sebagai metode pengukuran. Dari indeks tersebut diketahui bahwa korupsi mengakibatkan semakin lebarnya ketimpangan pendapatan sekaligus meningkatnya angka kemiskinan. Ini ditunjukkan dari semakin besarnya angka indeks/koefisien gini seiring dengan kejadian korupsi.

Selain itu terdapat temuan yang mencatat bagaimana korupsi berdampak pada perekonomian, yakni:
  • Pertumbuhan. Tingginya angka korupsi membawa konsekuensi semakin tingginya kemiskinan, dan karena tingginya pertumbuhan berasosiasi dengan turunnya tingkat kemiskinan, maka bisa disimpulkan bahwa korupsi berimplikasi negatif terhadap pertumbuhan.
  • Sistem pajak yang bias. Korupsi berdampak pada munculnya pelanggaran pajak (tax evasion) serta penghindaran kewajiban perpajakan (tax avoidance), yang pada gilirannya akan meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
  • Program sosial yang tidak tepat sasaran. Korupsi bisa terjadi pada program-program pemerintah untuk masyarakat miskin, seperti penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan. Dampaknya jelas akan mengurangi kesejahteraan yang semestinya bisa dinikmati oleh masyarakat.
  • Kepemilikan aset yang terpusat. Hal ini diyakini mampu mempengaruhi kebijakan publik, sehingga berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.
  • Anggaran untuk masyarakat. Korupsi menimbulkan inefisiensi dan memperbesar pengeluaran pemerintah, sehingga berpotensi mengurangi besarnya anggaran yang tersedia untuk masyarakat.
Pada intinya, studi menyimpulkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap fungsi-fungsi pemerintah terkait alokasi sumberdaya, stabilisasi perekonomian, dan distribusi pendapatan (Gupta, S, Davodi, H, and Rosa Alonso-Terme, Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty?, IMF Working Paper, 1998).

Penelitian lain mengenai dampak korupsi pada pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan dilakukan melalui studi kasus di Benua Afrika, dimana kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang lambat, serta pendapatan yang tidak merata menjadi kasus endemik di wilayah tersebut.

Studi menemukan bahwa investasi melalui skema Foreign Direct Investment (FDI) menurun dari tahun ketahun akibat ketidakpercayaan investor. Selain itu tercatat pula bahwa negara-negara Afrika paling banyak menerima bantuan dana internasional, baik dari lembaga negara maupun organisasi internasional. Sayangnya, sebagian dari dana-dana ini diperkirakan ‘hilang’ alias tidak pernah sampai pada sasaran, termasuk untuk pemberantasan kemiskinan serta peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Kesimpulan dari studi tersebut menyatakan bahwa korupsi menurunkan pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui turunnya investasi dan aliran modal masuk (capital inflow). Catatan lain menunjukkan bahwa korupsi di negara-negara Afrika cenderung merata namun tidak terorganisir (tidak terfokus pada jenjang pengambilan keputusan). Ini berbeda dengan pola korupsi di negara-negara Asia yang cenderung rapi dan terorganisir (Gyimah-Brempong, K, Corruption, economic growth, and income inequality in Africa, 2001).

Sementara itu, problem sentralisasi-desentralisasi telah lama menjadi fokus penelitian tentang korupsi. Dalam studi terhadap 59 negara pada periode 1980-1995 dengan menggunakan analisa regresi terhadap faktor-faktor ekonomi seperti indeks kebebasan masyarakat sipil, besaran GDP, populasi penduduk, dan pengeluaran pemerintah, Fisman dan Gatti menyatakan adanya korelasi negatif antara desentralisasi dengan keterjadian korupsi. Ini mengindikasikan bahwa desentralisasi bukanlah faktor yang menyebabkan peningkatan angka korupsi (Fisman, R and R. Gatti, Decentralization and corruption: evidence across countries, Journal of Public Economics, 2002).

Studi lain berupaya menghubungkan antara perilaku korupsi dengan aktivitas shadow economy/underground economy. Penelitian menyatakan bahwa di negara-negara maju yang berpenghasilan tinggi, dimana tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum dilaksanakan secara ketat, perilaku korupsi merupakan subsitusi (pengganti) dari aktivitas shadow economy, mengingat sulitnya melakukan kegiatan shadow economy. Sebaliknya, di negara-negara berkembang dan terbelakang, tindak korupsi dan kegiatan shadow economy justru saling melengkapi (Schneider, F, Shadow Economies and Corruption All Over the World: What Do We Really Know?, IZA Discussion Paper No. 2315, September 2006).

Penutup, sesuai dengan penelitian yang ada, terdapat kaitan erat antara korupsi dengan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, dimana korupsi membawa dampak negatif pada distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. **
ARTIKEL TERKAIT :
Perlawanan Global Memberantas Korupsi
SDGs: Ketidaksetaraan didalam dan antar negara, Masalah Perkotaan dan Hunian Layak, serta Pola Konsumsi dan Produksi
Menyoal Distribusi Pendapatan (Income Distribution)
Memahami Tax Evasion dan Tax Avoidance

No comments:

Post a Comment