Meneropong Denmark, Negara Kaya yang Miskin Korupsi

Thursday, June 9, 2016

Meneropong Denmark, Negara Kaya yang Miskin Korupsi

Tulisan kali ini akan mengulas tentang kondisi sosial-ekonomi salah satu negara yang menjadi role model negara dengan kesejahteraan rakyat yang tergolong tinggi dan angka korupsi yang relatif rendah, yakni Denmark.

Meneropong Denmark, Negara Kaya yang Miskin Korupsi
Berada di kawasan Eropa serta berbatasan dengan Swedia, Norwegia, dan Jerman, Denmark memiliki area seluas 43,094 km2. Seperti halnya Inggris, Denmark merupakan sebuah kerajaan (constitutional monarchy) yang dipimpin oleh seorang ratu, dengan pemerintahan dibawah kendali seorang perdana menteri.

Secara umum, Denmark membangun negara berdasarkan tiga pondasi utama, yakni demokrasi, peran aktif masyarakat, serta hubungan sosial yang terpelihara dengan baik.

Menurut data the World Bank, Denmark termasuk dalam kategori negara berpenghasilan tinggi (high-income country), dengan angka GDP sebesar US$ 342.4 milliar pada 2014 dan populasi penduduk sebanyak 5.64 juta jiwa di tahun yang sama. Sementara rata-rata usia harapan hidup penduduk negeri itu adalah 81 tahun (www.worldbank.org).

Pada 2014, sektor pariwisata Denmark menyumbang pendapatan nasional tak kurang dari DKK 91.9 milliar (setara US$ 14.05 milliar, dengan asumsi US$ 1 = DKK 6.54) dan menciptakan lebih dari 111,460 peluang kerja (www.visitdenmark.dk, Tourism in Denmark 2015).

Sementara dari indeks daya saing ekonomi global (global competitiveness index), Denmark menduduki peringkat tiga besar menurut laporan the World Economic Forum 2008, dan yang tak kalah mentereng adalah prestasi Denmark di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang menempatkannya sebagai salah satu dari sedikit negara di dunia yang memperoleh indeks korupsi terbaik dari Transparency International.

Adapun alasan-alasan yang menjadikan Denmark sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan negara, terutama dari sudut pandang sosial-ekonomi antara lain tersebut dibawah ini:
  • Distribusi pendapatan yang cenderung merata, dengan kesetaraan gender (gender equality) di pasar tenaga kerja yang relatif seimbang.
  • Pengelolaan dana pajak yang tepat sasaran, baik untuk layanan di bidang pendidikan, perawatan anak-anak (child care) dan orang tua (elderly care), serta pelayanan kesehatan masyarakat.
  • Perbedaan yang relatif kecil terkait standar hidup di setiap wilayah negara, dengan kata lain pembangunan daerah (regional development) berjalan secara merata.
  • Sistem perpajakan yang memberikan rasa keadilan, dimana pajak tinggi diterapkan untuk pendapatan pribadi dan konsumsi, di sisi lain besaran pajak relatif terjangkau untuk kalangan pegawai.
  • Sektor publik yang manusiawi dan bersahabat, serta praktik-praktik korupsi yang sulit dijumpai.
Sedangkan keunggulan Denmark dalam pelayanan publik diantaranya adalah:
  • Pelayanan pendidikan yang relatif tanpa biaya. Bahkan biaya untuk pendidikan di institusi swasta sebagian besar ditanggung pemerintah, sehingga memberikan pilihan yang lebih banyak bagi warga negara untuk menentukan jalur pendidikan.
  • Pelayanan perawatan anak (child care) tidak membebani kehidupan rumah tangga dengan biaya relatif terjangkau. Tidak mengherankan apabila anak usia 2 hingga 5 tahun memperoleh perawatan yang baik selagi memberikan kesempatan bagi para ibu untuk tetap bekerja.
  • Pelayanan bagi orang tua (elderly citizen) melalui bantuan medis tanpa biaya untuk memeriksa kondisi mereka secara rutin. Bantuan ini sangat signifikan untuk para orang tua yang sudah tidak sanggup mengurus dirinya sendiri (karena pikun dan sebagainya).
  • Layanan kunjungan dokter kepada pasien tanpa dipungut biaya. Hal ini sebagai wujud layanan kesehatan untuk masyarakat.
(Lykketoft, M, The Danish Model: A European success story, International Policy Analysis, December 2009).

Disamping itu, Denmark juga berada di peringkat pertama terkait dengan upaya peningkatan pembangunan berkelanjutan, pemberantasan kemiskinan, dan penguatan institusi sosial.

Lebih lanjut, negara ini menjadi pelari terdepan dalam hal kebijakan menyangkut lingkungan, yakni dengan menjaga standar lingkungan sesuai dengan standar resmi Uni Eropa dan the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC). Kemudian kemampuan untuk memanfaatkan energi terbarukan (renewable energy) menempatkan Denmark di peringkat 10 besar negara-negara OECD yang ramah lingkungan (environmental friendly) dan negara dengan konsumsi air relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara OECD lainnya.

Prestasi lain adalah keberhasilan Denmark menurunkan emisi karbon dioksida hingga mencapai 20% sejak 1990’an. Bahkan menurut laporan Climate Change Performance Index of the Climate Action Network Europe 2013, Denmark merupakan negara yang paling ramah cuaca (the most climate-friendly). Pemerintah Denmark sendiri mencanangkan kampanye tanpa konsumsi sumber energi tak terbarukan (unrenewable energy), seperti minyak bumi dan batu bara pada 2050.

Dalam kaitan dengan demokrasi, kebebasan berpendapat dan akses ke media merupakan salah satu kekuatan utama Denmark. Media massa berkembang pesat tanpa hambatan berarti dalam koridor peraturan yang berlaku (Laursen, F, Andersen, T, and Detlef Jahn, 2015 Denmark Report, the Sustainable Governance Indicators 2015 Project, 2015).

Lebih lanjut, sistem perekonomian modern Denmark dimulai sejak awak abad ke-20, terutama ketika depresi ekonomi (great depression) 1930’an melanda wilayah Amerika dan Eropa. Kala itu pemerintah Denmark mengambil kebijakan menyuntikkan modal ke pasar untuk menggerakkan perekonomian. Terbukti, perekonomian sektor riil tetap bertumbuh pada saat krisis.

Pada masa sesudahnya, yakni periode 1960’an hingga 1990’an, terjadi pergeseran orientasi ekonomi, dari yang semula menitikberatkan pada pertanian tradisional berkembang ke industrialisasi dengan pembangunan teknologi sebagai pilar utamanya.

Berikutnya, sebelum krisis ekonomi 2008 terjadi, Denmark mencatatkan angka pengangguran yang rendah dan surplus anggaran negara. Meski demikian, permintaan domestik (domestic consumption) yang cenderung meningkat mendorong terjadinya ketidakseimbangan dalam ekonomi (mengalami overheating), hal tersebut ditandai dengan kenaikan harga yang tinggi pada sektor properti.

Ketika krisis ekonomi 2008 melanda hampir seluruh wilayah dunia, Denmark justru mencatatkan penurunan angka pengangguran, meskipun tetap terkena dampak krisis. Pada saat itu pertumbuhan ekonomi Denmark mengalami penurunan sebesar 1%, namun memasuki 2014 hingga beberapa tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi Denmark diperkirakan tumbuh secara stabil.

Meski demikian menurut laporan Bank Dunia, terdapat beberapa catatan yang kemungkinan menghambat laju perekonomian domestik Denmark, diantaranya:
  • Kemampuan mengatasi krisis ekonomi dan perlambatan perekonomian dalam jangka pendek masih menjadi tantangan. Hal ini penting untuk memastikan penurunan kinerja ekonomi domestik tidak membawa dampak berkepanjangan.
  • Penurunan produktivitas di sektor swasta serta peningkatan anggaran pemerintah, terutama di sektor pendidikan tidak dibarengi dengan hasil seperti yang diharapkan, baik secara kualitas maupun kuantitas.
  • Walaupun distribusi pendapatan dikatakan seimbang, namun beberapa waktu terakhir terus mengalami penurunan, terutama terkait dengan merebaknya para imigran yang mengadu nasib di negara tersebut. Hal ini muncul sebagai akibat dari kurangnya kualifikasi kemampuan dan pendidikan tenaga kerja imigran di pasar tenaga kerja domestik.
  • Isu mengenai anggaran publik terkait dengan layanan kesehatan dan layanan umum lain yang masih harus diperhatikan efektivitas dan efisiensinya.
  • Beberapa kebijakan pemerintah dalam rangka kerjasama politik internasional terkadang tidak disambut positif oleh masyarakat. Dengan kata lain, sebagian besar warga negara Denmark mendorong pemerintah untuk lebih leluasa dan tidak kaku menyangkut keterlibatan Denmark dalam kerjasama politik antar negara.

Kesimpulan, Denmark telah membuktikan satu hal penting, demokrasi yang berjalan baik diiringi dengan akuntabilitas dan kredibilitas pemerintah, serta tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah telah berhasil menempatkan negara tersebut menjadi salah satu contoh negara sejahtera. **
ARTIKEL TERKAIT :
Selandia Baru: Good Governance, Partisipasi Publik, dan The Lord of The Rings
Ketika Sistem Perekonomian Tertutup Menjadi Pilihan: tinjauan ekonomi Korea Utara
Perekonomian Korea Selatan: antara data dan realita
Mencermati Perkembangan Kekuatan Ekonomi China

No comments:

Post a Comment