Selandia Baru: Good Governance, Partisipasi Publik, dan The Lord of The Rings

Tuesday, August 2, 2016

Selandia Baru: Good Governance, Partisipasi Publik, dan The Lord of The Rings

Selandia Baru (New Zealand) merupakan salah satu negara di kawasan Pasifik dengan kekayaan alam yang memesona. Selain termasuk dalam kategori negara berpendapatan tinggi (high-income country), Selandia Baru juga memperoleh peringkat empat tertinggi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut Transparency International (Transparancy International, 2015 Corruption Perseption Index). Pada tulisan ini kita akan mempelajari kondisi sosial-ekonomi Selandia Baru.

Selandia Baru: Good Governance, Partisipasi Publik, dan The Lord of The Rings
Menurut data Bank Dunia (the World Bank), total populasi penduduk Selandia Baru kurang lebih sebesar 4.59 juta jiwa pada 2015. Sementara dari sisi ekonomi, Selandia Baru menghasilkan Gross Domestic Product (GDP) sekitar US$ 173.7 milliar di tahun yang sama (data.worldbank.org).

Lebih jauh, usia harapan hidup rata-rata masyarakat Selandia Baru, untuk laki-laki mencapai 79 tahun dan perempuan 83 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas hidup dan kesehatan individu terpelihara dengan baik (Statistics New Zealand, New Zealand in Profile 2015, March, 2015).

Sementara menurut survei yang dilakukan oleh the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2015, Selandia Baru dipandang memiliki beberapa karakteristik yang menjadi keunggulan, yakni:
  • tingkat kesehatan rata-rata masyarakat relatif tinggi.
  • tingkat kekerabatan sosial yang erat.
  • partisipasi dan hubungan antar individu yang berkualitas.
Keunggulan-keunggulan tersebut menempatkan Selandia Baru dalam peringkat tujuh terbaik diantara negara-negara OECD dalam indeks kualitas hidup/Better Life Index (OECD, OECD Economic Surveys: New Zealand Overview, June, 2015).

Secara geografis, Selandia Baru memiliki luas wilayah sekitar 268 ribu km2. Meski tidak terlalu besar, Selandia Baru dikaruniai tanah yang subur, suhu udara yang bersahabat, serta kualitas udara yang relatif bersih, sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai ladang pertanian, perhutanan, dan peternakan. Maka tidak mengherankan apabila sektor-sektor tersebut menjadi sektor utama negara ini.

Adapun hasil utama sektor pertanian, peternakan, dan perhutanan Selandia Baru antara lain berupa produk susu beserta turunannya seperti keju dan mentega, daging, madu, serta telur. Selain itu Selandia Baru juga menghasilkan nilai perdagangan yang tinggi untuk produk kayu, wool, serta buah-buahan seperti apel dan kiwi.

Sementara sektor pariwisata (travel and tourism) memberikan kontribusi sebesar 3.9% dari total GDP pada 2015. Angka tersebut belum termasuk sektor yang terkait dengan pariwisata, misalnya investasi pada infrastruktur. Disamping itu pariwisata turut menyediakan kesempatan kerja bagi lebih dari 100 ribu pekerja di 2015, atau setara dengan 4.4% dari total tenaga kerja Selandia Baru (www.wttc.org, Travel & Tourism Economic Impact 2015 New Zealand).

Lebih lanjut, sektor pariwisata Selandia Baru juga mampu mendatangkan tak kurang dari 3.06 juta wisatawan di 2015, naik 8.6% dari tahun sebelumnya. Jumlah wisatawan tersebut bahkan lebih dari separuh total populasi penduduk Selandia Baru. Catatan menunjukkan bahwa wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Selandia Baru mengeluarkan dana tak kurang dari US$ 7.54 milliar di tiga bulan pertama 2015 atau naik 17.1% dari tahun sebelumnya (New Zealand Government, New Zealand Economic and Financial Overview 2016).

Sebagai informasi, daya tarik keindahan alam Selandia Baru membuat beberapa wilayah negara tersebut menjadi tempat lokasi pengambilan gambar untuk film The Lord of The Rings dan The Hobbit. Faktor-faktor tersebut secara tidak langsung telah ikut mempromosikan pariwisata Selandia Baru, sehingga mampu mengundang wisatawan mancanegara untuk mengunjungi negara ini.

Sementara capaian lain New Zealand pada 2016 adalah indeks kebebasan dan keterbukaan ekonomi (Index of Economic Freedom) dengan nilai 81.6 dan menduduki peringkat tiga secara global. Kriteria penilaian tersebut antara lain didasarkan pada aturan perdagangan, pasar persaingan yang terbuka, serta efisiensi dalam regulasi (www.heritage.org, 2016 Index of Economic Freedom: New Zealand).

Disamping itu, menurut penilaian Bank Dunia, New Zealand memperoleh nilai tinggi dalam indeks the Worldwide Governance Indicators (WGI), yang menggunakan enam dimensi penilaian, yakni:
  • Voice and Accountability (VA), yang mengindikasikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam memilih siapa yang dipercaya untuk menjalankan pemerintahan, sekaligus kebebasan untuk berekspresi, berserikat, dan kebebasan media massa.
  • Political stability and absense of violence (PV), menyiratkan kemungkinan adanya instabilitas pada pemerintahan negara yang diakibatkan oleh kekerasan, termasuk yang terkait dengan politik maupun terorisme.
  • Government effectiveness (GE), yang menggambarkan kualitas pelayanan publik yang terbebas dari tekanan manapun termasuk partai politik dan penguasa, kualitas pengambilan keputusan dan pelaksanaannya, serta komitmen pemerintah dalam setiap pembuatan kebijakan.
  • Regulatory quality (RQ), yakni kemampuan pemerintah merencanakan dan melaksanakan kebijakan serta peraturan.
  • Rule of law (RL), merupakan tingkat kepercayaan terhadap kualitas peraturan serta perangkat pemerintah dibidang tersebut, seperti institusi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman; serta kemungkinan-kemungkinan terjadinya kejahatan dan kekerasan.
  • Control of corruption (CC), merupakan gambaran pencegahan dan pengendalian tindak kejahatan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan kepentingan publik.
(Kauffman, D, Kraay, A, and Massimo Mastruzzi, The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues, Global Economy and Development at Brookings, September, 2010).

Pada prinsipnya, penilaian diatas menggambarkan sejauh mana pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Good governance sendiri bisa digambarkan sebagai kondisi dimana jalannya pemerintahan didukung oleh peran serta kekuatan sipil (civil society) dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas negara, terutama dalam pemenuhan hak dan pelayanan dasar untuk warga negara.

Selain hal-hal tersebut diatas, Selandia Baru juga memperoleh peringkat tinggi menurut beberapa lembaga internasional, seperti:
  1. The World Justice Project Rule of Law Index pada 2015, dari total 102 negara yang menjadi objek studi, Selandia Baru berada di peringkat 6 secara global dalam hal penegakan hukum, keterbukaan pemerintah, pemenuhan hak-hak dasar, sistem pengadilan, dan angka korupsi (www.worldjusticeproject.org).
  2. The Open Budget Index pada 2015, Selandia Baru memperoleh nilai 88 (dari total 100 nilai) dalam hal keterbukaan anggaran. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi daripada indeks rata-rata global yang hanya ada dikisaran 45 (www.internationalbudget.org).
  3. The Freedom House Index of Press Freedom pada 2016, menempatkan Selandia Baru di posisi 3 terbaik di kawasan Asia-Pasifik atau posisi 25 secara global, dalam hal kebebasan pers dan menyatakan pendapat (www.freedomhouse.org).

Penutup, Selandia Baru (New Zealand) menunjukkan bahwa kesejahteraan dan stabilitas sosial-ekonomi lebih mudah diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang baik, serta partisipasi aktif masyarakat. **
ARTIKEL TERKAIT :
Finlandia: dari Kekayaan Alam, Transparansi Administrasi Publik, hingga Clash of Clan
Venezuela: Krisis Ekonomi dan Ketergantungan pada Minyak Bumi
Meneropong Denmark, Negara Kaya yang Miskin Korupsi
Ketika Sistem Perekonomian Tertutup Menjadi Pilihan: tinjauan ekonomi Korea Utara

No comments:

Post a Comment